- Komisi Nasional Disabilitas mendorong pemerintah menyediakan kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam program strategis nasional.
- Komisioner KND Jonna A. Damanik menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Minggu, 27 Juli 2026.
- Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif serta mengarusutamakan isu kesetaraan.
Suara.com - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong pemerintah menyediakan kuota khusus bagi penyandang disabilitas dalam sejumlah program andalan, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Komisioner KND Jonna A. Damanik mengatakan pihaknya berharap pemerintah dapat mengikutsertakan penyandang disabilitas agar ikut berpartisipasi dalam menyukseskan program-program tersebut.
Dengan begitu, ia berharap isu kesetaraan dapat menjadi isu yang lebih mainstream sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan setara.
"Jadi ketika berbicara program strategis nasional, sekolah rakyat, koperasi merah putih atau apa pun, ya, disabilitas selalu bagian dari itu," kata Jonna kepada awak media pada Minggu (27/7/2026).
Terkait besaran kuota, Jonna menyerahkan seluruh keputusan kepada pemerintah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
![Proses pembangunan dua Sekolah Rakyat permanen di Kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memasuki tahap akhir dan ditargetkan mulai beroperasi pada 14 Juli 2026. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/06/20/89448-sekolah-rakyat-pasuruan.jpg)
"Tetapi kami bersyukur, kalau berbicara tentang disabilitas atau keluarga disabilitas ada affirmative action," tambahnya.
Sebelumnya, KND sempat berharap pemerintah dapat menyediakan minimal 10 persen kursi dari total murid di setiap Sekolah Rakyat bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Jonna juga mengatakan pihaknya tengah menyusun langkah agar anak-anak penyandang disabilitas dapat menjadi bagian dari program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Reporter: Alif Bintang