Kick-Off SMK Go Global, Pemerintah Targetkan Siapkan 500 Ribu Pekerja Migran Hingga 2029

Suara.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menggelar Kick Off SMK Go Global, Rabu (26/8/2026) di Balai Diklat Industri Jakarta. Program ini ditargetkan mampu mempersiapkan 500 ribu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memiliki kompetensi dan siap bekerja di luar negeri hingga 2029.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.

“Target tahun 2026 itu adalah 40.000 calon pekerja migran yang dipersiapkan,” ujar Mukhtarudin usai kegiatan kick off SMK Global.

Ia menjelaskan, target tersebut akan meningkat secara bertahap. Pada 2027 pemerintah menargetkan 140 ribu calon pekerja migran, kemudian 180 ribu pada 2028, dan 140 ribu pada 2029. Dengan demikian, total calon pekerja migran yang dipersiapkan mencapai 500 ribu orang hingga 2029.

Program ini mencakup peningkatan keterampilan teknis, sertifikasi kompetensi, serta kemampuan bahasa sesuai sektor dan negara tujuan. Pelatihan melibatkan kementerian yang memiliki lembaga pelatihan, politeknik, sekolah, balai latihan kerja, hingga lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

“Ini konteksnya adalah peningkatan kapasitas yang baik dari sisi skill teknis maupun sertifikasi dan bahasa,” katanya.

Mukhtarudin menekankan, pola pelatihan SMK Go Global dimulai dari kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi job order, negara, sektor, dan jenis pekerjaan, kemudian menyesuaikan kompetensi calon pekerja migran.

“Jadi kita balik dari hilir baru ke hulu. Ada dulu, disiapkan dulu secara bertahap. Kemudian baru kita breakdown ke peningkatan kapasitasnya, termasuk sektornya, negaranya, kompetensinya,” ujar Mukhtarudin.

Untuk tahap 2026, program difokuskan pada upskilling karena waktu pelaksanaan hanya sekitar empat bulan, mulai Agustus hingga November. Peserta yang diprioritaskan merupakan calon pekerja migran yang telah memiliki kemampuan dasar, baik dari sisi bahasa maupun keterampilan teknis.

Dari sekitar 14 ribu pendaftar tahap pertama, pemerintah melakukan seleksi administrasi dan memprioritaskan peserta yang telah memiliki kemampuan teknis atau kemampuan dasar.

“Yang kita ambil yang sudah punya kemampuan teknis dulu, yang sudah punya kemampuan dasar dulu yang kita ambil,” kata Mukhtarudin.

Adapun mulai 2027, program dapat diikuti peserta yang belum memiliki kompetensi maupun kemampuan bahasa. Peserta juga tidak terbatas pada lulusan SMK, tetapi terbuka bagi lulusan SMA, diploma, hingga sarjana.

Kebutuhan tenaga kerja yang menjadi dasar pelatihan telah tersedia di sejumlah negara tujuan, antara lain Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, serta sejumlah negara di Eropa.

Tekankan Jalur Prosedural 

Mukhtarudin juga mengingatkan calon pekerja migran agar tidak tergiur tawaran bekerja di luar negeri melalui jalur nonprosedural. Ia meminta masyarakat mewaspadai tawaran pekerjaan dengan proses cepat, gaji besar, tanpa pelatihan, dan tanpa persyaratan lengkap.

“Kalau itu yang ditawarin berarti itu udahlah tolak saja, pasti-pasti itu adalah ujung-ujungnya non-prosedural dan ujung-ujungnya TPPO,” tegasnya.

Menurutnya, keberangkatan melalui jalur prosedural penting agar pemerintah dapat memberikan perlindungan dan melakukan pengawasan terhadap pekerja migran di negara penempatan.

“Kalau dia berangkat secara prosedural, kami tahu dia berada di mana, negara bisa melakukan perlindungan, pengawasan dan monitoring,” kata Mukhtarudin.

Pemerintah tidak hanya mengejar jumlah penempatan, tetapi juga memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, memperoleh pekerjaan layak, dan terlindungi. ***