GPI Ajak Warga Tak Terprovokasi Aksi Demo: Jangan Klaim Diri Merepresentasikan Rakyat

Suara.com - Gerakan Pemuda Islam mendeklarasikan sikap menjaga kondusivitas serta meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi, jelang aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR, Kamis (27/8) besok. 

Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Velodrome, Jakarta Timur, pada Rabu (26/8/2026).

Dalam pernyataan resminya, GPI menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik yang semakin tajam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GPI, Khoirul Amin, menegaskan meskipun demonstrasi adalah hak yang dilindungi undang-undang, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan etika berbangsa.

Khoirul Amin dalam orasinya menyatakan, demokrasi adalah pilar penting dalam kehidupan bernegara.

Namun, ia mengingatkan agar momen penyampaian aspirasi tidak dijadikan alat oleh pihak-pihak tertentu untuk memicu konflik horizontal.

"GPI menolak berbagai bentuk provokasi yang bisa memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa. Kami juga menolak upaya menggunakan isu-isu rakyat tapi untuk membangun permusuhan, memperkeruh suasana maupun adu domba," kata Khoirul.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik mengenai masuknya narasi-narasi provokatif di media sosial yang dapat memicu gesekan fisik di lapangan.

GPI menilai, menjaga suasana tetap dingin adalah tugas kolektif, terutama bagi elemen pemuda yang seringkali berada di garis depan gerakan massa.

Salah satu poin krusial dalam deklarasi GPI adalah mengenai penggunaan narasi "atas nama rakyat" oleh kelompok tertentu.

GPI memberikan catatan kritis terhadap AMPB agar tidak menggunakan klaim sepihak yang seolah-olah merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia dalam aksi mereka.

"Kami menghormati warga Pati, dan juga kelompok apa pun yang mau menyampaikan aspirasi. Tapi, tak boleh ada kelompok yang otomatis mengklaim atau melegitimiasi dirinya sendiri sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut, Khoirul Amin menambahkan penggunaan simbol-simbol kerakyatan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral.

"Karena itu, kami berharap penggunaan narasi atas nama rakyat Indonesia itu disertai rasa tanggung jawab. Jadi tidak boleh digunakan untuk membangun narasi legitimasi sepihak," kata dia lagi.

Bagi GPI, cara penyampaian aspirasi mencerminkan tingkat kematangan demokrasi sebuah bangsa.

Oleh karena itu, mereka secara tegas menentang segala bentuk tindakan anarkis yang dapat merusak fasilitas publik atau mengancam keselamatan warga lainnya selama aksi unjuk rasa berlangsung.

"Penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional, tetapi tindakan anarkis bukanlah bagian dari demokrasi yang sehat. Kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi pelopor persatuan dan perdamaian. Kami menyerukan kepada seluruh pemuda Indonesia agar tidak menjadi bagian dari provokasi," tuturnya.

GPI juga mengajak para peserta aksi untuk menghormati aparat keamanan yang bertugas di lapangan.

Kerja sama antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian dianggap sangat penting untuk memastikan pesan yang dibawa sampai kepada pembuat kebijakan tanpa menimbulkan kekacauan sosial.

Selain aksi di lapangan, GPI menyoroti bahaya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di ruang digital.

Kelompok pemuda ini menilai bahwa pemuda harus hadir sebagai kekuatan moral yang mampu memfilter informasi sebelum disebarluaskan, agar tidak menjadi bahan bakar bagi konflik yang lebih luas.

"Kami meyakini bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan sebuah keniscayaan dalam demokrasi. Namun perbedaan tidak boleh berubah menjadi permusuhan dan konflik yang mengancam persatuan bangsa," ucapnya.

Menurut pandangan GPI, Indonesia sebagai negara besar memiliki tantangan yang kompleks. Persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus diletakkan di atas segala kepentingan politik jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu.

"Di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kepentingan bangsa, persatuan, kedamaian, keselamatan rakyat secara keseluruhan," tutupnya.