Bukan di DPR, Front Mahasiswa Nasional Pilih Demo di Istana untuk Sampaikan 10 Tuntutan

Suara.com - Front Mahasiswa Nasional (FMN) bersama sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi akan menggelar aksi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2026) siang.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.30-17.00 WIB dan diikuti massa dari kalangan mahasiswa, perempuan, petani, serta pemuda di Jakarta. Massa rencananya akan bergabung dan menggelar aksi bersama dalam Aksi Kamisan.

Ketua Pimpinan Pusat FMN Symphati Dimas mengatakan, aksi tersebut digelar bertepatan dengan satu tahun Gerakan Anti Kapitalis Birokrat Agustus-September 2025.

Dimas menjelaskan alasan pihaknya memilih Istana Negara sebagai lokasi aksi, bukan Gedung DPR/MPR.

Menurut dia, aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia tidak lagi dapat diserahkan kepada DPR untuk diperjuangkan.

"Terutama pada saat mayoritas anggota DPR-RI berasal dari Partai Politik Elektoral yang berbeda tetapi sama karena terdiri dari sekutu dan pendukung pemerintah!" kata Dimas dalam keterangannya.

Dimas mengatakan, pendukung Presiden Prabowo Subianto maupun kelompok masyarakat tertentu dinilai berupaya menggerus konsistensi program perjuangan dan tuntutan yang mereka bawa.

Namun, FMN, Front Perjuangan Rakyat (FPR), dan aliansinya mengaku tetap berupaya konsisten menyuarakan program serta tuntutan rakyat.

Dimas menegaskan, keputusan menggelar aksi di Istana bukan berarti FMN, FPR, dan aliansinya tidak bersatu dengan rakyat atau menentang tuntutan masyarakat lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang juga digelar hari ini dengan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menurut Dimas, FMN, FPR, dan aliansinya memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tanpa melalui perantara.

"Bila anggota DPR-RI menganggap bahwa aksi dan tuntutan ini benar dan tepat maka sudah seharusnya dengan inisiatif dan kekuatan yang melekat padanya mendukung dan memperkuat tuntutan ini, bukan rakyat lagi yang harus mendesak atau memohon-mohon untuk didukung!" ujarnya.

Bawa 10 Tuntutan

Dalam aksi tersebut, FMN, FPR, dan aliansinya akan menyampaikan 10 tuntutan, yakni:

1. Menurunkan harga kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat dan biaya produksi bagi kaum tani.
2. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan membubarkan Koperasi Desa Merah Putih.
3. Menjamin dan menyediakan pekerjaan bermutu serta upah yang adil bagi rakyat Indonesia.
4. Menghentikan pembangunan komando dan batalyon teritorial.
5. Menghentikan penempatan dan penugasan militer serta polisi di sektor pekerjaan sipil.
6. Menghentikan perampasan tanah rakyat atas nama kepentingan negara.
7. Menghentikan penangkapan suku bangsa minoritas dan kaum tani sebagai pembakar lahan.
8. Segera melakukan rehabilitasi terhadap hak-hak rakyat korban bencana di Aceh, NTT, dan Kalimantan.
9. Menjamin hak menentukan nasib sendiri serta menghentikan operasi militer di Tanah Papua.
10. Tidak menghadapi dan menindak aksi damai serta tuntutan rakyat dengan kekerasan dan senjata.