Demo 27 Agustus, Romli Atmasasmita Soroti Kesiapan Struktural dan Sistem Presisi Polri

Suara.com - Pakar hukum, Romli Atmasasmita, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa pada 27 Agustus 2026.

Keberhasilan Korps Bhayangkara dalam mengawal dinamika aksi massa demonstrasi di lapangan dinilai sebagai bukti nyata dari kematangan sistem yang telah dibangun selama ini.

Penilaian yang diberikan oleh Romli Atmasasmita tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang kondusif, melainkan juga menyoroti metodologi serta sistematisasi pengamanan yang diterapkan.

Menurutnya, Polri telah berhasil mengimplementasikan sistem pengamanan yang berpola dan tertata secara rapi, yang berakar pada landasan filosofis serta operasional yang kuat.

Implementasi Konsep Presisi di Lapangan

Dalam pandangan Romli, kunci utama keberhasilan pengamanan tersebut terletak pada penerapan konsep Presisi, akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Konsep itu disebutnya bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi panduan operasional dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), terutama saat menghadapi aksi massa dalam skala besar.

Romli menekankan bahwa apa yang terlihat di lapangan pada 27 Agustus lalu merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang melibatkan perencanaan matang dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis.

Pendekatan ini mengubah paradigma kepolisian dari yang sebelumnya cenderung reaktif menjadi lebih proaktif dan terukur.

“Pendekatan berbasis konsep Presisi memungkinkan Polri untuk tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memprediksi potensi gangguan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif jauh sebelum situasi memanas”, ujar Romli dalam wawancara dengan awak media (28/8/2026).

Kesiapan Struktural dan Prediksi Gangguan

Keunggulan sistem yang dimiliki Polri saat ini, menurut Romli, terletak pada kemampuan institusi dalam memetakan risiko.

Dengan kemampuan prediktif, Polri dapat membaca arah pergerakan massa serta potensi penyusupan pihak-pihak yang ingin menciptakan kericuhan.

Hal ini memungkinkan penempatan personel dan peralatan dilakukan secara tepat sasaran tanpa harus melakukan tindakan represif yang berlebihan.

Lebih lanjut, Romli menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan adanya kesiapan struktural yang sangat solid di dalam institusi kepolisian.

Setiap unit dan personel memahami peran serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rantai komando pengamanan, sehingga respons yang diberikan terhadap ancaman kamtibmas dapat berjalan secara sinkron.

Sebagai sosok yang memiliki rekam jejak panjang di dunia hukum, termasuk sebagai Mantan Dirjen AHU Departemen Hukum dan HAM serta Mantan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan, Romli melihat bahwa pola pengamanan saat ini sudah berada pada jalur yang benar.

Keteraturan dalam pola pengamanan ini menjadi pembeda utama dalam penanganan unjuk rasa di era modern.

"Polri sudah memiliki sistem pengamanan yang berpola dan tertata secara rapi dengan mengacu pada konsep PResisi dalam menghadapi segala bentuk gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum," ujar Romli Atmasasmita.

Selain aspek prediktif, unsur responsibilitas dan transparansi dalam konsep Presisi juga menjadi sorotan.

Romli menilai bahwa Polri saat ini lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait prosedur pengamanan kepada publik.

Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa tindakan yang diambil kepolisian di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan semata-mata untuk melindungi kepentingan umum.

Kesiapan Polri dalam merespons segala bentuk ancaman terhadap keamanan nasional kini dianggap lebih matang berkat standarisasi prosedur yang ketat.

Dengan sistem yang sudah teruji dalam aksi unjuk rasa 27 Agustus tersebut, Romli meyakini bahwa Polri telah memiliki modalitas yang kuat untuk menghadapi tantangan keamanan di masa depan, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Sistem pengamanan yang tertata rapi ini diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat dinamika sosial politik yang terus berkembang.

Profesionalitas yang ditunjukkan melalui perencanaan matang dan implementasi konsep yang terukur menjadi standar baru bagi institusi keamanan dalam menjaga demokrasi tetap berjalan di koridor hukum yang berlaku.