Mayoritas Nahdliyin Gerah NU Diseret ke Politik dan Bisnis Tambang

Suara.com - Mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU) menginginkan organisasi kembali fokus pada urusan keumatan dan agama, serta menjauh dari politik praktis. Sikap serupa juga terlihat dalam isu pengelolaan tambang, yang justru ditolak oleh mayoritas warga Nahdliyin.

Temuan tersebut berdasarkan survei nasional terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI).

Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno mengatakan 76,1 persen responden yang mengidentifikasi diri sebagai warga NU setuju dan sangat setuju jika NU kembali pada khitah dengan fokus mengurus umat dan agama.

"Ada sekitar 76,1 persen warga NU yang setuju dan sangat setuju jika NU hanya fokus mengurus umat dan agama (kembali ke khitah)," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Senin (31/8/2026).

Keinginan agar NU menjauh dari politik praktis juga mendapat dukungan mayoritas. Sebanyak 65,8 persen warga NU menyatakan setuju dan sangat setuju apabila organisasi tidak terlibat dalam politik praktis elektoral.

"Ada sekitar 65,8 persen warga NU yang sangat setuju dan setuju jika NU menjauhkan diri dari urusan politik praktis. Sementara 29,0 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju NU menjauhi politik praktis elektoral," tuturnya.

Namun, pandangan warga NU tidak sepenuhnya seragam. Sebagian responden masih melihat organisasi dapat menjalankan aktivitas keumatan sekaligus terlibat dalam politik praktis.

"Soal apakah NU secara bersamaan urus umat dan terlibat politik praktis, ada sekitar 48,7 persen warga NU setuju dan sangat setuju. Sekitar 35,6 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju," ujarnya.

Mayoritas Tolak NU Kelola Tambang

Sikap lebih tegas terlihat ketika responden ditanya mengenai keterlibatan NU dalam pengelolaan tambang.

Hanya 24 persen warga NU yang menyatakan setuju dan sangat setuju apabila NU mengelola tambang. Sebaliknya, 54,4 persen menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

"Terkait mengelola tambang, hanya 24,0 persen warga NU yang setuju dan sangat setuju NU mengelola tambang. Sementara 54,4 persen tidak setuju dan sangat tidak setuju kelola tambang," ungkapnya.

Menurut Adi, hasil tersebut menunjukkan adanya jarak antara manuver organisasi di tingkat elite dengan aspirasi warga NU di akar rumput.
Mayoritas warga, kata dia, cenderung menginginkan NU kembali menegaskan posisi sebagai organisasi keumatan dan tidak terlalu masuk ke dalam urusan kekuasaan.

Harapan pada Gus Kikin

Adi menilai arah NU setelah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU menjadi momentum untuk mempertegas kembali posisi organisasi di luar politik praktis.

"Ya secara lahir, secara fisik NU memang selalu berada di luar kekuasaan, tidak ikut dalam urusan-urusan politik praktis dan itu memang harus mulai ditegaskan," ungkapnya.

Menurut Adi, sosok Gus Kikin juga dapat menjadi modal untuk memperkuat kembali independensi organisasi.

"Apalagi Gus Kikin itu adalah sosok yang selama ini memang tidak teridentifikasi dan tidak terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik apa pun lah," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa latar belakang kepemimpinan Gus Kikin membawa harapan besar bagi pemulihan independensi NU yang berfokus penuh pada pemberdayaan umat.

Sebagai informasi survei PPI dilakukan secara tatap muka pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi. Sampel ditarik menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,8 persen.

Hasil survei juga menunjukkan demografi responden yang didominasi warga NU di Pulau Jawa sebesar 69,3 persen, kelompok usia Gen X dan milenial sebesar 66 persen, serta masyarakat dari kelas ekonomi menengah ke bawah.