DPR: Rekrutmen WNI Jadi Tentara Rusia Dilakukan Negara Pihak Ketiga

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, 8 warga negara Indonesia yang disebut bergabung dengan militer Rusia dalam konflik di Ukraina awalnya mendapat iming-iming pekerjaan tapi manipulatif.

Hal itu respons DPR terhadap informasi intelijen Ukraina yang menyebut terdapat 8 WNI bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran di kawasan konflik.

Dasco menjelaskan, para WNI tersebut tidak menyadari bahwa mereka akan dikirim ke medan perang.

Mereka justru ditawari posisi sebagai tenaga keamanan atau staf administrasi dengan bayaran tinggi.

“Jadi lowongan itu seolah-seolah merekrut orang menjadi satuan pengamanan dan tenaga administrasi. Iming-imingnya gaji besar," kata Dasco, dikutip hari Rabu (2/9/2026).

Perekrutan Melalui Pihak Ketiga

Berdasarkan data yang diterima parlemen, proses perekrutan ini tidak dilakukan secara langsung oleh otoritas Rusia, melainkan melalui perantara di negara lain untuk menyamarkan tujuan aslinya.

Modus ini digunakan untuk menjaring warga sipil yang mencari pekerjaan di luar negeri tanpa kecurigaan militer.

“Kami dapat informasi dari otoritas intelijen, rekrutmen tentara itu dilakukan negara pihak ketiga," kata Dasco.

Dikatakan lebih lanjut, para calon pekerja dijanjikan kompensasi finansial yang sangat besar jika bersedia menerima tawaran tersebut.

Namun, realitanya mereka justru dipersiapkan untuk terlibat dalam aktivitas militer di tengah konflik yang masih berlangsung.

Perbedaan Informasi di Internal Pemerintah

Meskipun pimpinan DPR mendapatkan informasi dari otoritas intelijen, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengaku belum menerima laporan resmi mengenai adanya delapan WNI yang disebut-sebut bergabung dengan militer Rusia.

“Saya tak terima laporan ini. Belum ada informasi," kata Sjafrie saat menjawab pertanyaan mengenai data intelijen Ukraina di Gedung DPR RI, Senin (31/8/2026).

Laporan Intelijen Ukraina: WNI Jadi 'Umpan Meriam'