Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'

Suara.com - Sebuah cerita satire beredar di kalangan warga Nahdliyin, khususnya yang berasal dari Jawa Timur, mengenai gaya kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin.

Cerita ini mencuat seiring dengan posisi barunya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Purwanto M Ali, Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) yang juga mantan pengurus GP Ansor 2005-2011, mengungkapkan adanya fenomena unik di mana sebagian warga NU mendadak religius dan rajin berdoa saat sang ketua umum berpidato.

Konon, saat Gus Kikin yang sebelumnya menjabat Ketua PWNU Jawa Timur naik ke podium, jamaah di barisan belakang kerap menundukkan kepala bukan untuk mengagumi retorika, melainkan memanjatkan doa khusus.

Doa tersebut bukan agar pidatonya menggelegar, melainkan sebuah permohonan agar tidak terjadi kekeliruan mendasar dalam penyampaian materi keagamaan.

“Ya Allah, semoga beliau hari ini tidak menyebut terlalu banyak dalil. Jangan banyak ayat atau hadis. Kami khawatir kalau salah, nanti yang repot bukan hanya yang berpidato, tetapi juga yang mendengarkan.”

Permohonan kedua dari warga bahkan jauh lebih praktis. Mereka berharap durasi pidato tidak terlalu lama untuk meminimalisir potensi kesalahan.

“Ya Allah, semoga pidatonya jangan terlalu panjang. Kalau isinya sedikit, pendekkanlah. Sebab semakin panjang pidatonya, semakin banyak pula kemungkinan kekeliruannya.”

Tantangan Internasionalisasi dan Kendala Bahasa

Persoalan ini dianggap menjadi lebih serius ketika Gus Kikin kini memimpin PBNU di tingkat nasional dan internasional.

Kekhawatiran yang sebelumnya hanya dirasakan warga Jawa Timur, kini berpotensi dirasakan oleh warga NU dari Aceh hingga Papua, bahkan hingga pengurus di London dan Kairo.

Muncul seloroh bahwa doa agar mikrofon mati mungkin akan terdengar paling keras dari meja para kiai.

Selain masalah dalil, kapasitas komunikasi internasional juga menjadi sorotan.

Purwanto menceritakan sebuah riwayat yang disebutnya "shahih" mengenai pertanyaan seorang teman kepada salah satu mantan Wakil Rais Aam terkait kemampuan bahasa asing Gus Kikin.

Ketika ditanya apakah Gus Kikin bisa berbahasa Arab, sang kiai menjawab pendek, “Tidak bisa.” Pertanyaan berlanjut mengenai kemampuan bahasa Inggris, yang dijawab dengan lebih mantap, “Apalagi bahasa Inggris. Tidak bisa!”

Meski demikian, kendala diplomasi internasional ini dinilai bisa diatasi dengan solusi teknis. Kiai tersebut menjawab enteng bahwa jika harus bertemu tokoh luar negeri, solusinya adalah “Gampang. Pakai penerjemah!”.

Hal itu menegaskan bahwa internasionalisasi NU bisa diselesaikan melalui profesi interpreter, karena memang tidak ada kewajiban konstitusional organisasi yang mengharuskan Ketua Umum PBNU fasih bahasa asing atau memiliki skor TOEFL tertentu.

Membangun Superteam untuk Menutup Kekurangan

Terpilihnya Gus Kikin melalui mekanisme Muktamar adalah kenyataan organisatoris yang harus diterima oleh seluruh kader.

Purwanto menekankan bahwa meskipun ada pihak yang kecewa atau kritis, kontestasi telah berakhir dan saatnya menurunkan spanduk dukungan.

Namun, menerima takdir organisasi bukan berarti mengabaikan akal sehat dalam menyusun struktur kepengurusan ke depan.

Karena seorang pemimpin tidak harus sempurna, kekuatan PBNU mendatang harus diletakkan pada kerja kolektif atau "Superteam", bukan pada sosok "Superman".

Jika Gus Kikin memiliki keterbatasan dalam khazanah keilmuan tertentu, maka struktur PBNU harus diisi oleh ulama-ulama yang benar-benar alim.

Begitu pula jika kemampuan intelektual, konseptual, maupun diplomasi internasional dianggap terbatas, maka posisi di sekelilingnya harus diisi oleh para intelektual terbaik dan kader yang menguasai jaringan global.

Aspek kaderisasi juga menjadi poin krusial. Mengingat Gus Kikin bukan berasal dari kader PMII maupun alumni Ansor, maka sangat ideal apabila posisi Sekretaris Jenderal PBNU diisi oleh kader yang tumbuh dan ditempa dari rahim PMII dan Ansor.

Langkah ini diambil agar kepemimpinan PBNU tidak terjebak pada pencarian manusia langka yang harus menguasai segala bidang, mulai dari ekonomi, teknologi, hingga seni.

Menghindari Dominasi Jawa Timur di Level Nasional

Isu krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah komposisi kepemimpinan yang sangat kental dengan nuansa Jawa Timur. Saat ini, posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU keduanya berasal dari Jawa Timur.

Meskipun wilayah tersebut adalah basis terbesar pesantren dan santri, NU diingatkan bahwa organisasi ini juga hidup dan berkembang di seluruh pelosok Indonesia dan dunia.

Ada kekhawatiran jika posisi strategis seperti Sekretaris Jenderal atau Katib Aam kembali diambil oleh kader dari Jawa Timur, maka identitas PBNU akan bergeser menjadi PWNU Jawa Timur versi nasional.

Hal ini memicu satire mengenai kemungkinan papan nama di Jalan Kramat Raya Jakarta perlu ditambah keterangan baru.

"PWNU Jawa Timur, Kantor Cabang Jakarta"

Pesan serius di balik satire tersebut adalah pentingnya PBNU mencerminkan keluasan Indonesia. Representasi kader dari luar Jawa di posisi kunci menjadi mutlak agar kebijakan yang diambil tetap bersifat Indonesia-sentris, bukan hanya fokus pada persoalan di Jawa Timur.

Bahaya Lingkaran "Asal Bapak Senang"

Keberhasilan kepemimpinan baru PBNU sangat bergantung pada keberanian orang-orang di sekitar Ketua Umum untuk berpikir kritis dan bekerja nyata.

Kekurangan seorang pemimpin tidak akan menjadi bencana selama ia tidak dikelilingi oleh para pengikut yang hanya bisa memberikan validasi buta atau budaya "Asal Bapak Senang" (ABS).

Menurut Purwanto, sangat berbahaya jika seorang pemimpin yang memiliki kekurangan justru dikelilingi oleh orang-orang yang pekerjaannya hanya mengatakan: “Siap, Gus.”, “Betul, Gus.”, “Luar biasa, Gus.”, atau “Setuju, Gus.”

Dalam kondisi seperti itu, PBNU mungkin memiliki penerjemah bahasa asing, namun mereka akan kehilangan "penerjemah realitas" yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan organisasi.

Pada akhirnya, organisasi sebesar Nahdlatul Ulama membutuhkan kepemimpinan kolektif di mana ketidaksempurnaan satu individu ditutup oleh kelebihan individu lainnya.

Dan jika di masa depan Ketua Umum tetap berpidato terlalu panjang dengan dalil yang meragukan, warga NU tampaknya akan tetap setia pada tradisi awal mereka: kembali berdoa, kata Purwanto.