Rusak Paru-paru Dunia, Legislator PKB Desak Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk meningkatkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana nasional.

Hal ini menyusul semakin meluasnya titik api di sejumlah wilayah strategis seperti Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa.

Ia menekankan bahwa kondisi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, terutama di Kalimantan yang memiliki peran vital bagi ekosistem global namun kini terkepung asap.

"Kami sangat prihatin dengan bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal dunia sebagai salah satu kawasan penting bagi paru-paru dunia,” ujar Daniel kepada wartawan, dikutip Kamis (3/9/2026).

"Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru harus berjuang menghirup udara yang tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan," katanya menambahkan.

Pemerintah kata dia, harus menangani karhutla ini dengan sangat serius.

"Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin meluas dan membuat masyarakat semakin menderita karena paparan kabut asap yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara harus hadir secara maksimal. Karhutla harus ditetapkan sebagai bencana nasional," katanya.

Legislator asal Kalimantan Barat ini menilai karhutla bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan sudah menjadi persoalan kemanusiaan yang mendesak.

Ia menyoroti risiko kesehatan yang harus ditanggung oleh kelompok rentan seperti bayi dan anak-anak akibat paparan kabut asap dalam waktu lama.

"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala kemampuan pemerintah harus dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban,” tegas Daniel.

Selain dampak kesehatan, Daniel juga mengingatkan adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Kepungan asap telah mengganggu mobilitas dan melumpuhkan berbagai kegiatan usaha warga yang bergantung pada aktivitas di luar rumah.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada teknis pemadaman seperti water bombing dan patroli udara, tetapi juga menjamin ketersediaan bantuan kesehatan bagi warga di wilayah terdampak.

"Pemerintah harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan. Masker, alat kesehatan, oksigen, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi bahaya asap sendirian,” pungkasnya.