REGIONAL:
- Rieke Diah Pitaloka mengecam kekacauan data Desil BPS pada Kamis (3/9/2026) karena melanggar hak konstitusional warga miskin.
- Politisi tersebut mendesak BPK melakukan audit investigatif terhadap anggaran BPS guna mengusut tuntas indikasi penyimpangan dana negara.
- Rieke meminta Presiden membentuk tim independen untuk menyelidiki potensi konspirasi di balik kesalahan data kemiskinan tersebut.
Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka atau yang akrab disapa Oneng, mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait polemik data Desil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai bermasalah secara berulang.
Rieke menyebut kekacauan data ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman serius terhadap integritas negara dan hak asasi warga negara miskin.
"Saya, Anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, mencermati dengan serius 'compang-campingnya' data Desil BPS yang berulang kali terjadi. Ini bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan kelalaian berat yang terstruktur dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara," ujar Rieke yang dikenal juga sebagai Oneng kepada wartawan, dikutip Kamis (3/9/2026).
Rieke menegaskan bahwa cacatnya data kemiskinan merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.
Ia menilai hal ini sebagai pelanggaran HAM struktural karena menutup akses jutaan warga miskin terhadap bantuan sosial yang menjadi hak mereka.
"Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak. Saya menilai ini sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural karena menyebabkan diskriminasi akses bansos, kerugian hak ekonomi, dan hilangnya kepastian hukum bagi jutaan warga warga miskin," tegasnya.
Lebih lanjut, Rieke mencium adanya indikasi sistematis di balik kekacauan data yang terus terjadi pada momen kebijakan strategis.
Ia mempertanyakan apakah ada upaya terselubung untuk mengganggu stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Pertanyaan besar yang harus dijawab: apakah ini murni pendataan yang berantakan, atau ada tendensi terselubung untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto? Jika ada aktor yang sengaja menginginkan pemerintahan baru ini goyah sejak awal, maka kekacauan data BPS adalah senjata yang sempurna—halus, sulit dibuktikan, tetapi efeknya menghancurkan kepercayaan publik secara perlahan," tutur Rieke.
Atas dasar tersebut, politisi PDI Perjuangan ini mendesak langkah hukum dan pemeriksaan anggaran yang mendalam terhadap BPS.
Rieke meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif guna memastikan akuntabilitas triliunan anggaran negara yang telah disalurkan.
"Saya mendesak BPK audit investigatif BPS. Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas. Bongkar postur anggaran BPS. Bongkar indikasi penyimpangan anggaran negara di BPS termasuk untuk indikasi 'meredam media dan media sosial'," serunya.
Rieke juga meminta Presiden segera membentuk tim independen untuk mengusut apakah kekacauan data ini merupakan murni kelalaian birokrasi atau justru sebuah konspirasi.
Ia berkomitmen akan menggunakan seluruh kewenangan legislatifnya untuk mengawal isu ini hingga tuntas.
"Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!" pungkasnya.
TERPOPULER
