Tersiksa dengan Kabut Asap Kalimantan, Malaysia Desak ASEAN Tinjau Perjanjian AATHP

Kusumo menegaskan bahwa fokus perbaikan harus diarahkan pada aspek teknis pencegahan dan pemantauan di lapangan.

"Indonesia percaya mekanisme regional harus terus diperkuat dalam hal implementasi, khususnya dalam peringatan dini dan pemantauan, berbagi informasi dan data secara real-time, koordinasi operasi pemadaman kebakaran, modifikasi cuaca, dan peningkatan kapasitas di antara negara-negara anggota ASEAN," jelasnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan target ASEAN’s Second Haze-Free Roadmap 2023-2030 yang mematok ambisi kawasan bebas asap pada akhir dekade ini. Namun, kerangka kerja tersebut tidak mengartikan bebas asap sebagai nol kebakaran hutan sama sekali.

Sejumlah analis menganggap target kawasan bebas asap pada 2030 sangat tidak realistis jika melihat lambatnya kemajuan yang dicapai ASEAN. Perdebatan mengenai kedaulatan negara kerap kali membatasi langkah penindakan hukum yang lebih tegas dan mengikat.

James Chin menegaskan bahwa kegagalan mencapai target tersebut akan memperburuk citra ASEAN di mata internasional.

"Tujuan ASEAN bebas kabut asap pada tahun 2030 tidak realistis dan memberikan citra buruk bagi ASEAN karena mereka telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membuat kemajuan dalam masalah ini, namun hasilnya sangat sedikit," tutur Chin.

Krisis kabut asap lintas batas telah menjadi bencana tahunan yang berulang di Asia Tenggara selama bertaraf dekade, dengan rekor terburuk terjadi pada tahun 1997-1998, 2013, dan 2015. Fenomena iklim El Nino kerap memicu kekeringan ekstrem yang memperparah kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Indonesia. Akibatnya, jutaan warga di negara tetangga terpapar udara beracun, aktivitas ekonomi melumpuh, sekolah ditutup, dan kerugian materiil mencapai miliaran dolar AS.