- Komisi C DPRD DKI Jakarta dan pengelola mengkaji kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan.
- Kebijakan ini bertujuan meningkatkan fasilitas, keamanan kandang, serta mengurangi ketergantungan subsidi APBD DKI Jakarta.
- Pendapatan mandiri Ragunan saat ini baru mencapai Rp30 miliar dari total kebutuhan operasional Rp160 miliar per tahun.
Suara.com - Harga tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan (TMR) direncanakan naik dari saat ini Rp4.000 menjadi Rp10.000 untuk orang dewasa. Penyesuaian tarif ini didorong kebutuhan meningkatkan fasilitas sekaligus mengurangi ketergantungan Ragunan terhadap subsidi APBD DKI Jakarta.
Rencana tersebut disepakati dalam pembahasan Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama pengelola Taman Margasatwa Ragunan. Namun, angka Rp10.000 masih dalam tahap kajian.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya mengatakan tarif Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta saat ini.
“Tarif Ragunan ini sudah 20 tahun tidak pernah naik. Sementara, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat Jakarta terus meningkat,” kata Dimaz.
Menurut dia, tarif Rp10.000 masih tergolong rasional dan terjangkau jika dibandingkan dengan harga tiket sejumlah destinasi wisata lain di Jakarta, seperti Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
“Tarif sekarang paling mahal Rp4.000, rencana akan dinaikkan menjadi Rp10.000, tetapi masih terus kami kaji perihal angka,” ujar Dimaz.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan kenaikan tarif diperlukan agar pengelola memiliki ruang lebih besar untuk membenahi berbagai sarana dan prasarana di Ragunan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah keamanan kandang satwa. Menurut Kenneth, masih terdapat sejumlah kandang yang perlu ditingkatkan standar keamanannya.
Perhatian terhadap aspek tersebut mengemuka setelah seorang anak terjatuh ke kandang gajah pada Mei 2026. Kenneth menilai kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
“Ini menjadi catatan kami, dan kami berharap standar keamanan bisa ditingkatkan seiring penyesuaian tarif,” tutur Kenneth.
Selain meningkatkan kualitas layanan, penyesuaian tarif diharapkan dapat mengurangi beban APBD DKI Jakarta. Saat ini, biaya operasional Ragunan masih sekitar 70 persen ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah.
Dengan adanya tarif baru, Ragunan diharapkan secara bertahap dapat bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang lebih mandiri secara finansial.
“Harapan kami, dengan adanya peningkatan tarif ini, Taman Margasatwa Ragunan bisa mandiri secara finansial. Efisiensi pada anggaran APBD nantinya bisa digunakan untuk program lain yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.
Kenneth mengatakan tambahan pendapatan dari tiket masuk nantinya harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan vital Ragunan. Hal itu mencakup perbaikan sanitasi, kebersihan toilet, hingga program pemuliaan satwa.
Kesejahteraan pegawai dan petugas teknis juga dinilai perlu menjadi prioritas. Begitu pula kondisi satwa yang harus terus dijaga agar tetap prima.
Kenneth mencontohkan gorila jantan yang saat ini belum memiliki pasangan.
Menurut dia, pengelola dapat mendorong skema pertukaran satwa dengan kebun binatang lain agar gorila tersebut mendapatkan pasangan dan dapat berkembang biak secara layak.
“Kesejahteraan pegawai dan petugas teknis di lapangan juga harus diperhatikan. Semua ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.
Tambahan pemasukan juga dinilai dapat digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan satwa dengan menambah jumlah dokter hewan.
Kenneth menuturkan jumlah dokter hewan di Ragunan saat ini belum sebanding dengan jumlah satwa yang mencapai lebih dari 2.200 ekor.
"Kalau penyesuaian tarif tiket masuk bisa menambah pemasukan, maka penambahan dokter hewan harus menjadi hal prioritas yang wajib dilakukan," katanya.
Bergantung pada APBD
Kepala Taman Margasatwa Ragunan Endah Rumiyanti menyambut baik rencana penyesuaian tarif tersebut.
Endah mengakui Ragunan masih sangat bergantung pada APBD DKI Jakarta. Kondisi itu terjadi karena pendapatan dari tiket masuk cenderung stagnan selama dua dekade terakhir.
“Total kebutuhan anggaran operasional kami per tahunnya mencapai sekitar Rp160 miliar, tapi pendapatan mandiri yang mampu kami kumpulkan baru sekitar Rp30 miliar per tahun. Artinya, tingkat subsidi dari pemerintah daerah masih berada di kisaran 70 persen,” ungkap Endah.
Menurut Endah, penyesuaian tarif bukan ditujukan untuk mengomersialkan Ragunan. Kebijakan tersebut justru diarahkan sebagai upaya reorientasi pelayanan publik agar pengelola dapat merealisasikan masterplan pengembangan kawasan secara lebih sistematis.
Jika penyesuaian tarif terealisasi, fokus utama pengelola adalah membenahi fasilitas pendukung, memperbaiki dan merawat kandang satwa, serta menata sistem zonasi kawasan sesuai masterplan.
“Tujuan utamanya adalah menghadirkan ruang terbuka hijau dan kebun binatang berstandar internasional yang aman, nyaman, dan edukatif,” pungkas Endah. (Antara)