Pidato HUT Demokrat Disorot, Golkar Baca Sinyal AHY Siap Maju Pilpres 2029

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan tanggapan mendalam terkait pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. 

Meski menyetujui substansi pidato tersebut, Doli menangkap adanya pesan politik terselubung mengenai persiapan menuju Pilpres 2029.

Doli menyatakan kesepakatannya terhadap visi AHY mengenai penguatan demokrasi dan tanggung jawab institusi negara.

"Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara," ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026). 

Namun, Doli memberikan catatan kritis mengenai arah politik di balik penyampaian tersebut. Ia menilai gestur dan posisi AHY saat ini menunjukkan kesiapan untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan nasional mendatang.

"Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing positionnya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang," tegasnya.

Doli mengingatkan bahwa AHY saat ini merupakan bagian dari jajaran pemerintahan. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan bangsa ketimbang terjebak dalam magnet pemilu yang masih cukup jauh.

"AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi apapun yang dihadapi. Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga Partai Politik, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," lanjut Doli.

Ia juga menyoroti fenomena "pasang kuda-kuda" dari berbagai kekuatan politik di dalam pemerintahan. Ia membandingkan kemunculan poros-poros politik yang mulai menunjukkan taringnya.

"Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan signal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan," tuturnya.

Meski mengamati dinamika tersebut, Doli memastikan bahwa Partai Golkar tetap pada komitmen awalnya untuk mengawal mandat rakyat hingga masa jabatan berakhir.

"Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan pesan mendalam mengenai hakikat kekuasaan dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam. 

AHY menegaskan bahwa setiap jabatan memiliki masa bakti dan harus dijalankan sebagai amanah rakyat.

AHY menekankan pentingnya pemerintahan yang akuntabel dan terbuka terhadap masukan publik agar demokrasi tetap sehat.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ujar AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini juga mewanti-wanti seluruh aparatur negara, mulai dari TNI, Polri, hingga ASN, untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara demi kepentingan politik tertentu. 

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil," tegasnya. 

Berefleksi pada pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan, AHY merujuk pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Ia mengingatkan bahwa transisi kekuasaan yang damai adalah bukti kematangan demokrasi.

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY di hadapan kadernya.