Profil dan Rekam Jejak Arif Sugiyanto, Eks Bupati Kebumen dan Mantan Polisi yang Terjaring OTT KPK

Pada Pilkada Kebumen 2020, Arif melangkah maju sebagai calon bupati bersama Ristawati Purwaningsih sebagai calon wakil bupati.

Sebagai pasangan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong, pasangan Arif-Ristawati berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan suara sekitar 60,8 persen.

Arif dilantik menjadi Bupati Kebumen pada 26 Februari 2021. Selama menjabat, ia sempat menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi tingkat Madya dari Dewan Koperasi Indonesia pada 2022.

Di ranah sosial kemasyarakatan, Arif pernah mengemban amanah sebagai Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen, memimpin Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kebumen, serta Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kebumen.

Ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Jawa Tengah.

Pada Pilkada Kebumen 2024, Arif kembali berpasangan dengan Ristawati Purwaningsih.

Pasangan petahana ini mendaftar ke KPU Kabupaten Kebumen pada 28 Agustus 2024 dengan dukungan koalisi partai politik, termasuk PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKS, PAN, Perindo, PBB, dan Partai Buruh, serta mengantongi rekomendasi resmi dari DPD Partai Golkar Kebumen.

Namun, kontestasi tersebut dimenangkan oleh pasangan penantang, Lilis Nuryani-Zaeni Miftah, yang sekaligus menyudahi masa jabatan Arif sebagai orang nomor satu di Kebumen.

Tersandung Operasi Tangkap Tangan KPK

KPK melakukan penangkapan terhadap 17 orang dalam OTT di Jabodetabek pada Senin (14/9/2026), termasuk Arif Sugiyanto.

Setelah pemeriksaan intensif selama 1x24 jam dan gelar perkara di Gedung Merah Putih KPK, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara pengurusan HGB Summarecon Bogor.

Empat dari delapan tersangka disebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Arif Sugiyanto, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga berperan sebagai perantara sekaligus pengepul uang pengurusan izin pertanahan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

"Betul ada empat orang yang diduga kepercayaan menteri, ya. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyidik," ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Empat tersangka lainnya dalam perkara ini adalah Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Adrianto Pitojo Adi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.

KPK melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.