Menteri HAM Natalius Pigai Soal Teror Penembakan OPM ke Warga Sipil: Polanya Sudah Bergeser

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti perubahan pola konflik di Papua. Menurut dia, perlawanan yang terjadi di Papua saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat TNI-Polri.

Natalius Pigai mengatakan terdapat sejumlah pola gerakan dalam konflik Papua, mulai dari perlawanan bersenjata, diplomasi, internasionalisasi hingga gerakan bawah tanah atau klandestin.

Namun, dia mengaku mengkhawatirkan munculnya pola baru berupa perlawanan yang didasarkan pada identitas ras, etnik, suku, dan agama.

"Pola gerakan akhir-akhir ini sudah geser tidak sebatas revolusioner bersenjata yaitu OPM melawan TNI-PORI. Dulu warga civil biasa aja tidak pernah ditembak. Terus yang kedua diplomasi, yang ketiga internasionalisasi, yang keempat klandestin," kata Pigai ditemui di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

"Yang mengagetkan saya perlawanan di Papua geser ke perlawanan atas dasar rasisme, etnik, dan ras. Kalau perlawanan atas dasar karena perbedaan etnik, ras, suku, dan agama, maka ini tidak bisa dianggap remeh," sambungnya.

Menurut Pigai, konflik yang menggunakan identitas ras dan agama sebagai dasar perlawanan dapat memiliki dampak yang lebih luas. Dia mencontohkan sejumlah konflik di dunia yang menurutnya berkembang menjadi konflik besar akibat persoalan ras dan agama.

"karena konflik akibat ras dan agama telah menyebabkan jatuhnya negara-negara besar di dunia," ujarnya.

Pigai kemudian menyinggung adanya serangan terhadap warga dari kelompok suku pendatang di Papua. Dia meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai konflik biasa.

Menurutnya, apabila pola kekerasan berdasarkan identitas tersebut terus berlangsung dan mengakar, konflik di Papua berpotensi menciptakan jarak antara masyarakat asli Papua dan warga pendatang.

"Jangan anggap perbedaan konflik yang sekarang terjadi di Papua, orang TPN-OPM menyerang suku pendatang, itu dianggap biasa. Kita khawatir itu menjadi pola baku di Papua dan mengental. Maka yang Papua dan bukan Papua jadi minyak dan air," kata Pigai.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rentetan kekerasan terhadap warga sipil di Papua pada September 2026.

Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya pada 9 September 2026. Dalam kasus tersebut, tiga pegawai dilaporkan meninggal dunia.

Kemudian, pada 15 September 2026 juga seorang sopir bernama Aris Sanda dilaporkan tewas dalam aksi kekerasan bersenjata.

TNI menyatakan kelompok separatis Papua berada di balik pembunuhan tersebut.