Sopir Travel Dituduh Intel lalu Ditembak, DPR Mengecam: TPNPB-OPM Jangan Main Hakim Sendiri!

Suara.com - Penembakan yang menewaskan Aris Sanda, seorang sopir travel asal Toraja di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan, mendapat kecaman keras dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. 

Kejadian ini dinilai menjadi bukti nyata bahwa masyarakat sipil yang bekerja di sektor pelayanan publik masih menghadapi ancaman keselamatan yang serius.

Sebelum ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kendaraan yang terbakar, Aris dihentikan dan disandera oleh kelompok bersenjata saat menjalankan aktivitas transportasi masyarakat. 

Pihak TPNPB-OPM mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut dengan menuduh korban sebagai agen intelijen, sebuah tuduhan sepihak yang masih harus dibuktikan lewat proses penyelidikan.

Sukamta menegaskan, bahwa tuduhan semacam itu tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan main hakim sendiri.

“Apapun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama,” ujar Sukamta kepada wartawan, Kamis (17/9/2026). 

Ia menggarisbawahi bahwa para pekerja transportasi memegang peranan krusial dalam menjaga keterhubungan wilayah serta kelancaran arus logistik bagi masyarakat lokal di daerah konflik.

Atas peristiwa ini, aparat keamanan didesak untuk segera melakukan investigasi menyeluruh demi mengungkap kronologi, pelaku, dan motif penembakan, serta mengusut tuntas kasus ini ke jalur hukum.

“Jangan sampai warga sipil menjadi korban karena tuduhan sepihak. Negara harus memastikan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, langkah pencegahan dan deteksi dini di jalur-jalur rawan juga dinilai sangat mendesak untuk ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan harus berbasis pencegahan, dengan memperkuat intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan masyarakat di titik-titik rawan,” katanya. 

Ancaman yang terus mengintai para pengemudi angkutan dan pekerja di wilayah rawan dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi serta menghambat pelayanan dasar bagi warga Papua.

“Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, atau takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara harus hadir memberikan rasa aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, pendekatan keamanan yang seimbang dengan perlindungan warga serta pembangunan kesejahteraan dinilai menjadi kunci utama dalam menyelesaikan dinamika di Papua secara menyeluruh.

“Keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan. Masyarakat Papua membutuhkan ruang hidup yang aman agar aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik dapat berjalan,” pungkasnya.