Dukung RUU Perampasan Aset, Mahasiswa Ajukan 15 Rambu agar Kewenangan Negara Tak Keblabasan

Bella

Rabu, 07 Oktober 2026 | 18:16 WIB
Dukung RUU Perampasan Aset, Mahasiswa Ajukan 15 Rambu agar Kewenangan Negara Tak Keblabasan
Ketua Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK), Abigail Benedicta Sulle dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 6 Oktober 2026.
baca 10 detik
  • Forum Studi Hukum Universitas Terbuka menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset di DPR RI pada Selasa, 6 Oktober 2026.
  • Mahasiswa memaparkan lima belas masukan substansial, termasuk mekanisme perampasan tanpa pemidanaan dan kerja sama internasional untuk pemulihan aset.
  • Pimpinan Komisi III DPR RI menyambut baik masukan mahasiswa agar aturan hukum tersebut dapat diterapkan secara transparan dan adil.

Suara.com - Mahasiswa mendukung penuh pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang tengah digodok DPR RI. Indonesia dinilai membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar, merampas, dan memulihkan aset hasil kejahatan secara efektif.

Dukungan tersebut disampaikan Forum Studi Hukum Universitas Terbuka (FSH UT) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 6 Oktober 2026.

Mereka berharap RUU Perampasan Aset dapat melahirkan sistem pemulihan aset yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perwakilan mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor, Dr. Muhammad Rusdi Anhar, mengatakan RUU Perampasan Aset memiliki peran penting dalam memperkuat upaya negara memulihkan hasil tindak pidana. Menurutnya, keberadaan aturan khusus diperlukan agar aset hasil kejahatan tidak mudah disembunyikan atau dialihkan.

Dalam paparannya, mahasiswa juga memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut. Masukan itu antara lain berkaitan dengan mekanisme perampasan aset, pembuktian, pengelolaan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pemulihan korban.

Mahasiswa menilai efektivitas RUU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas negara. Menurut mereka, keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan negara memastikan aset tersebut dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang memang memiliki hak.

Sementara itu, perwakilan Forum Studi Hukum Universitas Terbuka (FSH UT) Bernita Matondang menegaskan dukungan terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset. Mereka menilai instrumen tersebut dibutuhkan untuk mengejar aset hasil kejahatan yang kerap disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.

"Kami mendukung RUU ini, tetapi kami meminta agar kekuatan kewenangan negara diimbangi dengan pagar hukum yang kuat," kata perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka.

Menurut mahasiswa, RUU tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk menangani tindak pidana bermotif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, dan kejahatan terorganisasi. Pemulihan aset dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan penegakan hukum karena hukuman terhadap pelaku tidak cukup apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati.

baca juga

"Ukuran yang lebih tepat adalah apakah aset memang terkait tindak pidana dapat dipulihkan secara sah, dikelola secara transparan, dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang memang berhak atas aset tersebut," ujarnya.

Mahasiswa juga mendukung penerapan mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu. Namun, mereka mendorong agar mekanisme tersebut tetap memiliki prosedur hukum dan pengawasan pengadilan yang jelas.

"Perampasan aset tetap harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan," kata mahasiswa.

Dalam paparannya, mahasiswa turut memberikan perhatian terhadap pemulihan aset yang berada di luar negeri. Mereka mendorong agar kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) dapat terhubung secara efektif dengan sistem perampasan aset di Indonesia.

Menurut mereka, mekanisme tersebut penting untuk memastikan aset hasil tindak pidana yang ditempatkan di luar negeri tetap dapat ditelusuri dan dipulihkan melalui prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat memperkuat kerja sama Indonesia dengan negara lain dalam agenda asset recovery.

Mahasiswa juga menilai pengelolaan aset hasil rampasan harus mendapat perhatian serius. Mereka mengusulkan adanya sistem dokumentasi, penilaian independen, penjualan yang transparan, audit eksternal, serta publikasi informasi mengenai pengelolaan aset.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kompleks DPR hingga MK di IKN Ditargetkan Rampung 2028

Kompleks DPR hingga MK di IKN Ditargetkan Rampung 2028

Foto | Rabu, 07 Oktober 2026 | 18:05 WIB

Ratifikasi UNCAC Bukan Berarti Illicit Enrichment Otomatis Berlaku di Indonesia

Ratifikasi UNCAC Bukan Berarti Illicit Enrichment Otomatis Berlaku di Indonesia

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 18:03 WIB

3 Pemimpin Negara dengan Pendidikan di Bawah SMA: Muka Tebal Suka Tabrak Aturan dan Jahat

3 Pemimpin Negara dengan Pendidikan di Bawah SMA: Muka Tebal Suka Tabrak Aturan dan Jahat

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 15:48 WIB

Update RUU Perampasan Aset, Komjak: Illicit Enrichment dari PBB Itu Bersifat Imbauan

Update RUU Perampasan Aset, Komjak: Illicit Enrichment dari PBB Itu Bersifat Imbauan

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 14:59 WIB

Akademisi Gontor soal RUU Perampasan Aset: Berpotensi Langgar Pancasila

Akademisi Gontor soal RUU Perampasan Aset: Berpotensi Langgar Pancasila

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 10:52 WIB

Akademisi Gontor: RUU Perampasan Aset Harus Tetap Lindungi Hak Kepemilikan Pribadi

Akademisi Gontor: RUU Perampasan Aset Harus Tetap Lindungi Hak Kepemilikan Pribadi

News | Rabu, 07 Oktober 2026 | 10:29 WIB

Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Lahan ke Negara

Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan 259 Ribu Hektare Lahan ke Negara

Foto | Selasa, 06 Oktober 2026 | 20:40 WIB

Prabowo Ultimatum Koruptor: Bertobat dan Kembalikan Uang, atau Tunggu Waktunya!

Prabowo Ultimatum Koruptor: Bertobat dan Kembalikan Uang, atau Tunggu Waktunya!

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 19:54 WIB

1.500 Mahasiswa Unhan Turun ke Sekolah Rakyat, Bantu Siswa Belajar Disiplin hingga Mandiri

1.500 Mahasiswa Unhan Turun ke Sekolah Rakyat, Bantu Siswa Belajar Disiplin hingga Mandiri

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:22 WIB

DPR Resmi Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif, Puan Tegaskan Komitmen Selesai 15 Desember

DPR Resmi Setujui RUU Perampasan Aset Jadi Inisiatif, Puan Tegaskan Komitmen Selesai 15 Desember

News | Selasa, 06 Oktober 2026 | 14:34 WIB

Terkini

Usia Pakai HP Murah Cuma 3 Tahun? Ini Hasil Riset Terbaru dan Alasan Pengguna Buru-Buru Ganti

Usia Pakai HP Murah Cuma 3 Tahun? Ini Hasil Riset Terbaru dan Alasan Pengguna Buru-Buru Ganti

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 16:11 WIB

15 Bank Tumbang Sepanjang 2026, LPS Sebut Bukan Karena Kondisi Ekonomi

15 Bank Tumbang Sepanjang 2026, LPS Sebut Bukan Karena Kondisi Ekonomi

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:02 WIB

Soroti Penampilan LNGSHOT di MAMA Awards, Jay Park Nilai Terlalu Singkat

Soroti Penampilan LNGSHOT di MAMA Awards, Jay Park Nilai Terlalu Singkat

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:50 WIB

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:49 WIB

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:48 WIB

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:44 WIB

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:32 WIB

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:30 WIB

×