NTB.Suara.com- Terkait Polemik Salat Idul Fitri di lapangan mengundang respons dari berbagai kalangan. Seperti halnya dengan Profesor Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Australia-New Zealand.
Profesor Nadirsyah Hosen ikut angkat bicara mengenai keputusan pemerintah daerah yang tidak memperbolehkan Muhammadiyah menggunakan fasilitas umum.
Seperti diketahui, polemik itu muncul lantaran Wali Kota Pekalongan HA Ahfan Arslan Djunaid melarang Muhammadiyah menggunakan lapangan Mataram. Kemudian, Wali kota Sukabumi H Achmad Fahmi juga melarang Muhammadiyah menggunakan Lapangan Merdeka.
Adapun alasan dua kepala daerah itu sama, bahwa lapangan akan digunakan untuk Salat Idul Fitri hasil dari sidang isbat atau keputusan dari pemerintah terkait jatuhnya 1 syawal 1444 H.
Menurut Profesor Nadirsyah Hosen, toleransi dalam beragama itu mudah. Saat pemerintah mengizinkan lebarannya berbeda, maka dimulai juga dengan sikap tenggang rasa itu termasuk dalam Salat Ied.
"Dlm fiqh, lebaran itu ikut keputusan pemerintah. Secara aturan bermasyarakat, Pemerintah gak boleh melarang yg lebarannya berbeda. Tapi yg berbeda jg harus bertenggang rasa. Pakai fasilitas sendiri aja. Jgn pakai fasilitas publik atau milik pemerintah. Gampang kan toleransi itu," kata Gus Nadirsah Hosen dikuti dari akun Twitter @na_dirs.
Gus Nadirsyah Hosen juga kembali menegaskan soal tenggang rasa yang dimaksudkannya tersebut.
"Bukan cuma soal lapangan Salat Ied, tapi juga takbiran dan makan opor ayam, bertenggang rasa karena masih ada yang Lebarannya baru besok. Ini kalau lebarannya beda lho. Tunggu keputusan sidang Isbat," ucapnya.
Sebagai informasi, Muhammadiyah menggelar Salat Idul Fitri pada 21 April 2023. Sementara, Nahdlatul Ulama akan menetapkan 1 Syawal 1444 H pada 22 April 2023. (Riadin Asy/*)
Baca Juga: Jangan Asal Dibuang, Ini 3 Kegunaan dari Dust Jacket Book
