'Perang Senyap' Terhadap Rupiah, Operasi Destabilisasi Ekonomi di Balik Narasi '1998 Redux'

Suara.com - Indonesia hari ini tidak sedang sekadar menghadapi fluktuasi pasar biasa. Kita sedang berada di tengah medan pertempuran, warfare, yang dilancarkan secara senyap dan samar.

Gejolak indeks harga saham gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar Rupiah belakangan ini, bukanlah sekadar dinamika teknis fiskal-moneter, melainkan sebuah serangan destabilisasi yang terkoordinasi.

Jika kita jeli mengamati ruang siber dan diskursus publik, muncul tagline-tagline provokatif seperti “Sale Indonesia”, “1998 Redux”, “Buang Rupiah”, hingga narasi “Indonesia Gelap”.

Ini bukan kritik objektif. Ini adalah kampanye hitam yang dirancang untuk menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.

Mitos 1998 dan Obsesi Kaum Destabilidator

Para aktor di balik serangan ini tampaknya terobsesi mendaur ulang memori kelam Reformasi 1998. Mereka mencoba merekayasa guncangan ekonomi demi memicu gejolak politik. Namun, mereka lupa satu hal: dunia tahun 2026 berbeda jauh dengan 1998.

Tahun 1998 adalah era unipolar, di mana Amerika Serikat menjadi matahari tunggal dan lembaga multilateral seperti IMF serta World Bank berkuasa mendikte kedaulatan sebuah negara.

Hari ini, dunia telah multipolar. Multilateralisme ala 'Washington Consensus' telah runtuh. Mencoba menyamakan situasi saat ini dengan 1998 adalah bentuk gagal paham geopolitik yang akut.

Tiga Poros "Serakahnomic" yang Terusik

Mengapa serangan ini masif? Jawabannya sederhana: Kebijakan Presiden Prabowo telah menginjak kaki-kaki raksasa yang selama ini berpesta di atas kekayaan Indonesia.

Setidaknya ada tiga poros kekuatan yang merasa sangat dirugikan. Pertama, oligarki 'Serakahnomic' Nasional.

Ini adalah kelompok yang selama ini kenyang dengan rente ekonomi, dan tidak nyaman dengan penertiban aset negara.

Kedua, korporasi dan aktor multinasional. Ini adalah pihak yang kehilangan kontrol atas eksploitasi sumber daya alam Indonesia.

Ketiga, negara tetangga Penampung  'hot Money'. Bukan rahasia lagi, ada negara kecil di tetangga kita yang kaya raya karena menjadi bungker uang kotor hasil perampokan kekayaan alam Indonesia. Kebijakan Prabowo yang memperketat arus modal keluar membuat mereka gerah.

Bangsa kita sudah terlalu lama menjadi objek yang "dibodoh-bodohi" dan diadu domba oleh kepentingan korporasi serakah atau 'kompeni modern', yang bersembunyi di balik jubah pasar bebas.

Hantam Balik Lewat Kebijakan Berani

Aksi destabilisasi ini adalah respons atas keberanian pemerintah dalam melakukan transformasi radikal.

Saya mencatat, 'serangan-serangan' itu mulai terjadi saat negara, pertama, membentuk Danantara.

Menyatukan kekuatan BUMN hakikatnya adalah untuk kedaulatan ekonomi. Para penentangnya menyebut ini "kapitalisme negara," padahal ini adalah cara kita berdaulat.

Kedua, ketika pemerintah menerbitkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), yang wewajibkan devisa sumber daya alam diparkir di dalam negeri selama satu tahun. Ini memukul telak para pemburu rente valas.

Ketiga, saat pemerintah mencetuskan swasembada pangan. Kebijakan yang meruntuhkan hegemoni kartel impor yang selama ini memanjakan perut mereka dengan menghisap darah petani.

Terakhir, keempat, tatkala pemerintah melakukan efisiensi APBN. Realokasi anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan kampung nelayan dicibir sebagai "kebijakan bakar uang."

Padahal, bagi mereka, uang negara produktif hanya jika mengalir ke proyek-proyek yang bisa mereka "makan."

Pesan untuk Kaum Muda dan Mahasiswa

Situasi ini adalah ujian kejernihan berpikir bagi para pengkritik pemerintah dan gerakan mahasiswa.

Jangan terlalu lugu dan polos menilai keadaan. Jangan terjebak menganggap anjloknya pasar semata-mata respons alamiah kebijakan. Ada "tangan-tangan gelap" yang sedang memainkan orkestra kepanikan.

Tentu saja, pemerintah belum sempurna. Kita akui tata kelola sejumlah program strategis masih perlu diperkuat aspek teknokratisnya.

Kita juga masih melihat adanya mentalitas pejabat lama yang melihat jabatan sebagai alat mengeruk rente.

Namun, komitmen Presiden Prabowo untuk mencegah kebocoran kekayaan negara dan memburu koruptor melalui penguatan KPK, Kejaksaan, hingga BPKP adalah nyata.

Bahkan, Presiden mengajak rakyat menggunakan gawai di tangan sebagai senjata untuk mengawasi perilaku nakal pejabat.

Serangan terhadap Rupiah adalah serangan terhadap kedaulatan. Jika kita membiarkan narasi "1998 Redux" menang, maka kita membiarkan para spekulan dan oligarki kembali mendikte nasib 280 juta rakyat Indonesia.

Saatnya kita berdiri tegak, dukung kebijakan yang pro-rakyat, dan lawan setiap upaya destabilisasi yang ingin menjual murah harga diri bangsa.