Langgar Peraturan PPKM Darurat, Lebih dari 30 Bus AKAP Diamankan

Suara.com - Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan Darat Kemenhub RI berhasil mengamankan 36 unit bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang telah melanggar aturan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan bahwa 36 unit bus tadi tidak mengikuti aturan. Yaitu menaikkan penumpang di luar tiga terminal yang telah disiapkan saat PPKM Darurat.

Menurut Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, pemerintah telah menunjuk tiga terminal di Jakarta. Seperti terminal Pulo Gebang, Kampung Rambutan, dan terminal Kalideres. Di tiga terminal itu, para penumpang maupun sopir diperiksa kelengkapan tes swab PCR atau kartu vaksinasi, setidaknya dosis pertama.

"Bus ini tidak berangkat dari terminal itu, namun dari terminal bayangan. Seperti Pondok Pinang, Rawa Bebek, Krendeng dan sebagainya. Sehingga, penumpangnya tidak membawa ketentuan tersebut. Tidak membawa kartu vaksin maupun surat swab antigen," jelas Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (17/7/2021).

Dengan aktivitas bus menaikkan penumpang di luar trayek yang ditentukan, ditakutkan menimbulkan penyebaran Covid-19. Apalagi para penumpang tidak menyiapkan surat jalan sesuai aturan dalam PPKM Darurat.

"Tentu, ini berpotensi menimbulkan penularan tidak hanya di dalam perjalanan dengan sesama penumpang bus. Tapi di daerah tujuan. Itu dari sisi ketentuan pelanggaran PPKM Darurat, prokesnya," jelas Dirlantas Polda Metro Jaya.

Dari sisi lalu lintas, ke-36 bus ini juga telah melanggar. Karena sudah ditentukan trayeknya dari terminal yang dicantumkan dalam kartu pengawasan selama PPKM Darurat diberlakukan.

"Mereka tidak sampai ke terminal tersebut, tidak melaksanakan. Terjadilah pelanggaran trayek," tandasnya.

Kekinian, seluruh bus tadi sudah berada di Polda Metro Jaya untuk dilakukan penilangan. Mereka melanggar Pasal 308 UU nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman denda Rp500 ribu atau kurungan dua bulan.

"Kami menilang dengan pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya melanggar lalu lintas, tapi juga pelanggaran prokes," pungkasnya.