Suara.com - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 menjadi titik awal bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam mengoperasikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas.
Dikutip dari kantor berita Antara, Kepolisian RI akan menjalankan fungsi dalam kegiatan pengamanan dan pengawalan selama berlangsungnya KTT G20 pada 15-16 November di Denpasar, Bali.
"Polri sudah menyiapkan rencana untuk pengadaan kendaraan listrik, baik untuk pengamanan dan pengawalan di G20," jelas Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri pada Jumat (16/9/2022).
Selain itu, produk elektrifikasi juga akan digunakan Polri untuk Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara, di Kalimantan Timur.
Perlu dicatat bahwa jumlah kendaraan listrik yang akan dipakai Polsisi masih dalam tahap perhitungan.
"Jumlahnya masih dihitung ulang kembali, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia," ujar Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Dalam tahap awal penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional dalam KTT G20, ia memperkirakan sekitar 50 persen kendaraan operasional Polri untuk pengamanan dan pengawalan tamu resmi dan delegasi bakal menggunakan kendaraan listrik.
"Kemudian untuk anggaran 2023 secara bertahap akan dianggarkan pengadaan kendaraan listrik di tingkat Polda, namun untuk jumlahnya masih dalam perhitungan," imbuhnya.
"Di Polda-Polda akan diupayakan sudah membeli kendaraan listrik, cuma jumlahnya, kemudian standarisasinya masih dihitung ulang kembali oleh asrena dan aslog," tambah Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Selain pengadaan kendaraan operasional berbahan bakar listrik, yang terpenting adalah menyiapkan infrastrukturnya. Yaitu di setiap Polda, dan Polres, utamanya Polres tipe kota besar.
Infrastruktur salah satunya adalah stasiun pengisian bahan bakar listrik karena untuk dapat mengisi daya listrik satu mobil listrik membutuhkan catu daya berkekuatan 7.000 Watt listrik.
Baca Juga: Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo: Pengembangan Prototipe Kendaraan Listrik Sudah Mulai 2010
"Kalau misalnya Polri memiliki lebih dari satu kendaraan, maka bisa dihitung, untuk stasiun pengisian bahan bakar elektroniknya harus disiapkan terlebih dahulu," katanya.
Kesiapan kendaraan listrik dan infrastrukturnya ini dilakukan secara pararel atau bersamaan. Untuk tahap awal, kendaraan listrik untuk operasional Polri didahulukan untuk pejabat utama Polri baik tingkat Polda maupun Mabes, dan kendaraan patroli lalu lintas serta kendaraan patroli Sabhara.
"Tetap (pengadaan) bertahap," pungkasnya.
