Penyalahgunaan Ambulans Saat Mudik Lebaran, Aturan Dilanggar Jadi 'Taksi VIP'

Agung Pratnyawan, Gagah Radhitya Widiaseno

Rabu, 02 April 2025 | 11:26 WIB
Penyalahgunaan Ambulans Saat Mudik Lebaran, Aturan Dilanggar Jadi 'Taksi VIP'
Ilustrasi ambulans (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Suara.com - Bayangkan sebuah drama yang tak terduga di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi. Sirine meraung-raung membelah kepadatan arus mudik, namun kali ini bukan untuk menyelamatkan nyawa - melainkan untuk menyelamatkan waktu perjalanan sekelompok pemudik kreatif yang sayangnya salah arah.

Kisah ini bermula dari postingan akun Instagram @lambe_turah dimana sebuah ambulans yang melaju dengan gagah berani di jalur kanan, lengkap dengan sirine yang memekakkan telinga.

Mungkin orang awam mengiranya ambulans tersebut membawa pasien yang sedang dalam keadaan kritis. Namun, mata jeli petugas kepolisian tak bisa ditipu. 

Mereka menangkap gelagat mencurigakan pada ambulans yang melintas di tol tersebut.. Alih-alih membawa pasien kritis, ambulans ini justru mengangkut "pasien mudik" yang mencari jalan pintas menghindari kemacetan.

Sungguh ironis, bukan? Kendaraan yang dirancang untuk menjadi malaikat penyelamat di saat-saat kritis, kini diubah menjadi "taksi VIP" dadakan. Ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa - ini adalah cermin buram dari krisis moral yang lebih dalam.

Pelaku pun hanya bisa tersenyum saat petugas kepolisian memberhentikan kendaraannya. Ia dan penumpang di dalamnya seolah tak merasa bersalah.

Insiden ini bisa membawa dampak domino yang ditimbulkan: kepercayaan publik yang terkikis dan yang paling menyedihkan - potensi tertundanya pertolongan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.

Setiap detik yang terbuang karena skeptisme publik terhadap ambulans bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati.

Aturan Penggunaan Ambulans di Indonesia

baca juga

Penggunaan ambulans di Indonesia diatur secara ketat dalam beberapa regulasi:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans termasuk dalam kategori kendaraan dengan hak utama yang harus didahulukan di jalan.

Setiap pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada ambulans yang sedang dalam kondisi darurat, seperti membawa pasien kritis atau menjalankan tugas penyelamatan.

Menghalangi laju ambulans bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga bisa membahayakan nyawa seseorang yang membutuhkan pertolongan cepat.

Selain itu, penyalahgunaan ambulans, seperti menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau tanpa alasan darurat, dapat dikenakan sanksi pidana. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Nyalakan Sirine Darurat, Sopir Ambulans Bukan Bawa Pasien Tapi Warga yang Ingin Wisata ke Sukabumi

Nyalakan Sirine Darurat, Sopir Ambulans Bukan Bawa Pasien Tapi Warga yang Ingin Wisata ke Sukabumi

News | Selasa, 01 April 2025 | 20:14 WIB

Manfaat Mudik Lebaran: Lebih dari Tradisi, Ini Cara Ampuh Tingkatkan Kualitas Hidup

Manfaat Mudik Lebaran: Lebih dari Tradisi, Ini Cara Ampuh Tingkatkan Kualitas Hidup

Lifestyle | Selasa, 01 April 2025 | 17:52 WIB

Pelabuhan Bakauheni Siap Hadapi Arus Balik 2025: Menhub Pastikan Kelancaran!

Pelabuhan Bakauheni Siap Hadapi Arus Balik 2025: Menhub Pastikan Kelancaran!

Video | Selasa, 01 April 2025 | 20:41 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×