5. Evaluasi Penunjukan Langsung
Temuan BPK juga menyoroti proses penunjukan langsung PT CMNP sebagai pengelola proyek tambahan. Menurut BPK, skema ini rawan menimbulkan ketidak transparan serta melemahkan akuntabilitas
Oleh karena itu, BPK merekomendasikan agar pemerintah melalui Kementerian PUPR mengevaluasi keputusan tersebut. Evaluasi penting dilakukan untuk memastikan ke depannya tidak ada lagi praktik penunjukan langsung yang berpotensi merugikan negara.
6. Kendala Tanah dan Keterlambatan Proyek
Selain soal penunjukan langsung, BPK juga mencatat adanya masalah dalam pengadaan tanah untuk proyek tersebut. Proses yang berlarut-larut memicu kenaikan biaya investasi. Hal ini berdampak pada tarif tol dan memperpanjang masa konsesi.
Tidak hanya itu, CMNP juga dinilai gagal memenuhi target penyelesaian konstruksi pada kuartal II tahun 2022. Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efisiensi dan komitmen perusahaan dalam menyelesaikan proyek.
7. Rekomendasi BPK untuk Menteri PUPR
Sebagai langkah perbaikan, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengembangan jalan tol Ancol Timur–Elevated.
Rekomendasi ini mencakup transparansi skema investasi, akuntabilitas penggunaan biaya operasional, hingga pertanggungjawaban biaya pendukung proyek. Dengan kata lain, temuan BPK menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya bermasalah di sisi legalitas konsesi, tetapi juga menyangkut keuangan negara dan manajemen proyek.
Baca Juga: KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
Demikian itu 7 fakta terkait korupsi Tol Cawang–Pluit yang masih dalam proses penyelidikan.
Kontributor : Mutaya Saroh
