- Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menunda impor 105.000 pikap India atas saran Wakil Ketua DPR RI di Jakarta, Senin (23/2/2026).
- Keputusan penundaan diambil meskipun semula impor direncanakan karena harga produk India 50 persen lebih murah.
- Penundaan ini dilakukan menunggu keputusan Presiden terkait kesiapan produsen dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Suara.com - Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, mematuhi saran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda impor pikap India sebanyak 105.000 unit. Rencananya kendaraan niaga tersebut akan digunakan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
”Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” kata Joao di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Tadinya Joao ngotot melakukan impor kendaraan niaga dari Mahindra dan Tata Motors dari India. Dia beralasan bahwa harga pikap dan truk dari dua merek tersebut bisa 50 persen lebih murah dari produk sejenis di dalam negeri.
Ia juga beralasan bahwa produsen-produsen kendaraan di dalam negeri tidak sanggup untuk memenuhi permintaan yang mencapai ratusan ribu unit.
Tetapi alasan Joao dibantah oleh banyak pihak. Kementerian Perindustrian dan Gaikindo, asosiasi industri otomotif Indonesia, mengatakan ada tujuh perusahaan dalam negeri yang bisa memproduksi hingga 400.000 pikap di Indonesia.
Kualitas produk lokal juga sudah terjamin dan teruji di berbagai medan, dengan dukungan layanan purnajual yang merata di Nusantara.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan menegaskan apabila pengadaan kendaraan pikap 4x2 sebanyak 70.000 unit dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan memberikan dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) sekitar Rp27 triliun.
Selain itu, seperti yang disampaikan Gaikindo, jika pengadaan pikap dan truk itu diserahkan ke produsen nasional, maka ada ratusan ribu pekerja yang nasibnya lebih terjamin terhindar dari PHK di tengah pasar otomotif yang sedang lesu dalam beberapa tahun terakhir.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.
Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
TERPOPULER
