- KSPI memperkirakan produksi 105.000 unit pikap dalam negeri serap 10.000 pekerja baru dalam 6–12 bulan.
- Rencana impor pikap India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berpotensi ancam PHK buruh nasional.
- KSPI mendesak pemerintah membatalkan impor dan menyerahkan pemenuhan 105.000 unit kepada pabrikan otomotif domestik.
Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan jika produksi 105.000 unit kendaraan jenis bak terbuka atau pikap dilakukan di dalam negeri bisa membantu menyerap setidaknya 10 ribu tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi.
Sebanyak 10.000 tenaga kerja akan diserap oleh industri otomotif Indonesia jika PT Agrinas Pangan Nusantara membeli 105.000 pikap dan truk di dalam negeri alih-alih impor pikap India secara utuh atau CBU.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menerangkan jumlah pekerja yang terserap itu hanya hitungan kasar dalam proses produksi. Ini belum termasuk lapangan kerja di sektor layanan purnajual, termasuk suku cadang dan servis.
"Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana melakukan impor 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional koperasi desa (kopdes) merah putih.
Impor tersebut terdiri atas 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.
Said mengatakan rencana impor tersebut berpotensi mengancam kelangsungan kerja puluhan ribu buruh di industri otomotif nasional.
Menurutnya, masuknya 105.000 unit pikap impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun, yang pada akhirnya berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK.
"Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pick-up dari India," ujar Said.
Ia menyampaikan KSPI meminta pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif yang memiliki pabrik atau fasilitas produksi di dalam negeri.
Ia menyebut sejumlah produsen otomotif seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apabila persoalan harga menjadi pertimbangan, pemerintah dapat melakukan negosiasi spesifikasi.
"Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," tutup dia.
TERPOPULER
