Rektor Paramadina Kritik Rencana Impor 105.000 Pikap: Deindustrialisasi Terselubung

Suara.com - Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini mengkritisi rencana perusahaan negara, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) yang akan mengimpor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih.

Didik menilai rencana impor pikap India tersebut mencerminkan permasalahan kepemimpinan ekonomi dan industrialisasi yang tidak sinkron karena dapat melemahkan arah kebijakan industri nasional.

"Di tengah implementasi kebijakan industrialisasi dan, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi langkah deindustrialisasi yang terselubung. Jika terus dilakukan, maka ini menjadi kebijakan instan jangka pendek terlihat praktis, tetapi dalam jangka panjang melemahkan struktur industri nasional," kata Didik lewat keterangannya kepada Suara.com yang dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, rencana tersebut dapat menimbulkan masalah makroekonomi, karena impor masif akan menekan neraca perdagangan dan sekaligus akan membuat neraca pembayaran tertekan terus negatif. Dia memamaparkan Indonesia sudah mengekspor otomotif ke manca negara dalam jumlah besar atau sekitar lebih setengah juta unit.

"Kebijakan ini melemahkan strategi ekspor otomotif Indonesia. Negara yang tengah berupaya memperkuat posisi sebagai basis produksi otomotif regional justru berisiko berubah menjadi pasar bagi produsen luar negeri," ujarnya.

Di samping itu, juga menjadi preseden buruk karena dianggap mengorbankan industri domestik demi solusi jangka pendek, yang pada gilirannya berisiko melemahkan fondasi transformasi ekonomi nasional. Didik menyebut industri otomotif Indonesia telah mapan sebagai basis produksi regional dan eksportir global selama dua dekade terakhir.

Banjirnya barang impor dikhawatirkan akan memangkas tingkat utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta merusak daya saing yang selama ini telah dibangun melalui investasi besar.

Dia menilai kebijakan ini sebagai langkah yang keliru sekaligus bentuk ketidakkonsistenan strategi industrialisasi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan rantai pasok, namun di sisi lain justru melemahkannya dengan membuka impor kendaraan secara masif.

"Inkonsistensi kebijakan seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor dalam dan luar negeri, serta berisiko merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang," ujarnya.

Didik pun menegaskan pemerintah harus membatalkan rencana pembelian 105.000 pikap tersebut. Dia menekankan perlunya arah kebijakan yang konsisten dan strategis dengan menjadikan prioritas produksi domestik melalui pengadaan pemerintah.

"Dana publik, dan pajak harus digunakan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah mendorong peningkatan investasi kendaraan niaga lokal dan membuat kebijakan industri yang konsisten dengan agenda hilirisasi," tutup dia.