PURWOKERTO.SUARA.COM – Imbas kenaikan harga BBM di Indonesia berbagai kebutuhan terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Tidak hanya pada kebutuhan pokok saja namun hingga transportasi juga mengalami hal yang sama.
Bahkan peningkatan harga pada kelompok transportasi memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi pada September 2022 di Purwokerto dan Cilacap, kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Rony Hartawan.
"Berdasarkan data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik), inflasi pada September 2022 di Purwokerto tercatat sebesar 1,15 persen (mtm), sedangkan di Cilacap sebesar 1,11 persen (mtm)," katanya dikutip Antara, (04/10/2022).
Ia mengatakan inflasi di Purwokerto dan Cilacap utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas bensin, solar, serta biaya angkutan dalam dan luar kota sebagai dampak kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah per tanggal 3 September 2022.
Selain itu, kata dia, inflasi juga didorong oleh kenaikan harga beras akibat penurunan produksi seiring berlangsungnya periode tanam gadu di berbagai sentra produksi.
Rony mengatakan Purwokerto pada bulan Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,44 persen (mtm) namun pada September mencatatkan inflasi sebesar 1,15 persen (mtm).
"Inflasi di Purwokerto terutama bersumber dari peningkatan harga pada kelompok transportasi dengan andil sebesar 1,28 persen (mtm)," jelasnya.
Jika dilihat dari komoditasnya, kata dia, komoditas penyumbang inflasi terbesar pada periode September adalah bensin, beras, angkutan antarkota, tarif kereta api, dan angkutan dalam kota.
Di sisi lain, kata dia, terdapat beberapa komoditas yang mengalami koreksi harga di antaranya bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan jeruk.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pelaku Usaha dan Investor
"Secara tahun kalender inflasi Purwokerto tercatat sebesar 5,62 persen (ytd) dan secara tahunan sebesar 7,20 persen (yoy). Capaian inflasi tahunan tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi September tahun 2019 sampai dengan 2021 yang sebesar 1,84 persen (yoy)," kata Rony.
Sementara itu di Cilacap, kata dia, pada bulan Agustus 2022 juga mengalami deflasi sebesar 0,55 persen (mtm) namun pada September mencatatkan inflasi 1,11 persen (mtm) terutama bersumber dari kenaikan harga kelompok transportasi dengan andil sebesar 1,23 persen (mtm).
Menurut dia, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Cilacap adalah bensin, beras, angkutan antarkota, nasi dengan lauk, dan solar.
Kendati demikian pada periode September 2022 terdapat beberapa komoditas yang mencatatkan koreksi harga di antaranya daging ayam ras, minyak goreng, terong, bawang merah, dan semangka.
"Secara tahun kalender, inflasi di Cilacap tercatat sebesar 5,95 persen (ytd), sedangkan capaian inflasi secara tahunan dilaporkan sebesar 7,45 persen (yoy) pada posisi September 2022. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis inflasi September tahun 2019 sampai dengan 2021 yang sebesar 1,58 persen (yoy)," jelasnya.
Terkait dengan hal itu, Rony mengatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyumas dan Cilacap telah melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi secara sinergis di antaranya melalui pelaksanaan rapat TPID dalam rangka penguatan sinergi program pengendalian inflasi serta penanggulangan dampak inflasi.
Selain itu, pelaksanaan operasi pasar untuk beberapa komoditas seperti beras dan minyak goreng, pencanangan program urban farming melalui gerakan tanam cabai di pekarangan, pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung peningkatan produktivitas, serta penjajakan dan implementasi kerja sama antardaerah (KAD) produk pangan.
"Inflasi Purwokerto dan Cilacap pada 2022 diperkirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan akan kembali ke dalam sasaran inflasi 3 plus minus 1 persen (yoy) pada 2023," katanya.
Menurut dia, risiko yang dapat memengaruhi pencapaian inflasi pada tahun berjalan di antaranya meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan arah pemulihan ekonomi nasional, masih tingginya harga energi dan pangan global (imported inflation), serta risiko bergejolaknya harga pangan.
"Dalam hal ini koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya akan terus diperkuat sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga khususnya untuk bahan kebutuhan pokok," pungkasnya.* (ANIK AS)
