Serang.suara.com - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-77 Polri yang bertemakan Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas ditanggapi oleh pengamat intelijen dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro.
Menurutnya, Polri akan menghadapi tantangan besar cukup besar di tahun 2023 ini. Apalagi, nantinya akan ada pesta demokrasi serentak 2024.
Ia menyebut dalam pesta demokrasi itu kepolisian harus dapat mengantisipasi maraknya hoax yang dibungkus dengan politik identitas jelang Pemilu 2024.
Selain itu, Polri juga harus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri pasca kasus Ferdy Sambo, tragedi di Stadion Kanjuruhan, dan kasus Teddy Minahasa.
Kemudian, Polri juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan perkembangan Police 4.0 untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
“Penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri. Apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019,” kata Ngasiman dalam keteranganya, Jumat (30/6/2023).
Simon, panggilan akrab Ngasiman Djoyonegoro menilai di tengah masifnya penggunaan media sosial sekarang ini, penyebaran disinformasi, berita hoax dan agitasi yang mengarah pada polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024 berpeluang sangat besar.
Baginya, faktor utama yang menyebabkan politik identitas yaitu adanya pemahaman yang belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor lain adalah kecerobohan atau kesengajaan individu atau elit politik tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa.
“Tapi saya percaya, Polri dalam hal ini telah mengantisipasi dengan berbagai tindakan pencegahan dan pelayanan publik, baik yang bersifat proaktif maupun penerimaan aduan dari masyarakat,” ucapnya.
TERPOPULER
