Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Sudah di Meja Setneg

Liberty Jemadu

Selasa, 13 Agustus 2019 | 22:02 WIB
Draf RUU Perlindungan Data Pribadi Sudah di Meja Setneg
Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Rifki Arif Gunawan memberikan keterangan kepada para pewarta di Jakarta, Selasa (13/8/2019). [Suara.com/A Rauf Andar Adipati]

Suara.com - Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah diserahkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), demikian dituturkan pelaksana tugas Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Rifki Arif Gunawan.

"PDP sudah dapat persetujuan dari kementerian, dapat paraf, posisinya sedang di Setneg. Kita tunggu, mudah-mudahan sebentar lagi (rampung)," kata Rifki di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Saat ditanyai target selesainya RUU tersebut, terutama menjelang akan berakhirnya masa kerja komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia menuturkan bahwa RUU tersebut direncanakan selesai tahun ini.

Rifki mengingatkan bahwa RUU PDP ini menyasar dua lini. Pertama adalah penyelenggara layanan. Dengan diimplementasikannya PDP, maka penyelenggara layanan hanya dapat mengumpulkan data yang diperlukan dari konsumen dan tidak dapat melebarkan upaya pengumpulan tersebut terhadap hal-hal yang tidak terkait dengan layanannya.

Sedangkan sasaran kedua adalah masyarakat awam yang abai terhadap keamanan data-data pribadinya.

Dalam kesempatan ini, Rifki juga menyampaikan tiga peran yang dapat diambil masyarakat sebagai pemilik data. Ketiga peran tersebut adalah paham risiko pemberian data, paham hak terhadap data yang diberikan, dan melindungi data pribadi, seperti dengan tidak mengumbar di media sosial.

Khusus untuk layanan financial technology (fintech) yang menjamur di Indonesia, Rifki mengatakan pihaknya baru dapat bertindak untuk menutup atau memblokir layanan jika terdapat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan data apa saja yang diperlukan perusahaan fintech untuk diambil dari para penggunanya.

Sayangnya dari seluruh layanan fintech yang ada, Rifki mengakui bahwa Kominfo hanya dapat langsung menindak fintech ilegal yang beroperasi di website. Untuk fintech yang terdapat di aplikasi seperti Google Playstore dan Apps Store, pihaknya hanya dapat melakukan dialog dengan Google dan Apple.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Skandal Penyadapan Presiden Prabowo: Ujian bagi UU Perlindungan Data di Tengah Abuse of Power

Skandal Penyadapan Presiden Prabowo: Ujian bagi UU Perlindungan Data di Tengah Abuse of Power

News | Rabu, 04 November 2026 | 11:09 WIB

Serangan Siber Terus Meningkat, Perlindungan Data Pribadi Tak Bisa Lagi Hanya Andalkan Teknologi

Serangan Siber Terus Meningkat, Perlindungan Data Pribadi Tak Bisa Lagi Hanya Andalkan Teknologi

Lifestyle | Jum'at, 07 Agustus 2026 | 12:48 WIB

Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta

Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta

News | Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:08 WIB

Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?

Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?

News | Rabu, 25 Februari 2026 | 15:28 WIB

TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

News | Selasa, 24 Februari 2026 | 19:01 WIB

UU PDP Dinilai Bisa Jadi 'Tameng' Pejabat Korup, Koalisi Sipil Minta MK Beri Pengecualian

UU PDP Dinilai Bisa Jadi 'Tameng' Pejabat Korup, Koalisi Sipil Minta MK Beri Pengecualian

News | Rabu, 08 Oktober 2025 | 19:09 WIB

Berkaca dari Kriminalisasi UU ITE, Ahli HAM UGM Minta MK Perjelas Pengecualian di UU PDP

Berkaca dari Kriminalisasi UU ITE, Ahli HAM UGM Minta MK Perjelas Pengecualian di UU PDP

News | Rabu, 08 Oktober 2025 | 17:58 WIB

Uji Materi UU PDP di MK, Koalisi Sipil Minta Jurnalisme Tak Dianggap Perbuatan Melawan Hukum

Uji Materi UU PDP di MK, Koalisi Sipil Minta Jurnalisme Tak Dianggap Perbuatan Melawan Hukum

News | Rabu, 08 Oktober 2025 | 17:30 WIB

KPU Larang Publik Akses Ijazah Capres-Cawapres Tanpa Izin Pemilik

KPU Larang Publik Akses Ijazah Capres-Cawapres Tanpa Izin Pemilik

Your Say | Selasa, 16 September 2025 | 17:22 WIB

Viral Kuota Internet 50 GB Gratis Jelang Hari Kemerdekaan, Begini Penjelasan Resminya

Viral Kuota Internet 50 GB Gratis Jelang Hari Kemerdekaan, Begini Penjelasan Resminya

Tekno | Jum'at, 15 Agustus 2025 | 10:25 WIB

Terkini

Menyusuri Rute Getuk di Magelang, Berlari Sambil Menikmati Cerita dan Budaya Lokal

Menyusuri Rute Getuk di Magelang, Berlari Sambil Menikmati Cerita dan Budaya Lokal

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 15:07 WIB

Makna Pertemuan Prabowo dan Deretan Mantan Kapolri, ISESS Soroti Pesan Stabilitas Keamanan

Makna Pertemuan Prabowo dan Deretan Mantan Kapolri, ISESS Soroti Pesan Stabilitas Keamanan

News | Rabu, 11 November 2026 | 15:06 WIB

Gibran Rakabuming Ingin Mundur Jadi Wapres, Tetap Dapat Fasilitas Rumah atau Tidak?

Gibran Rakabuming Ingin Mundur Jadi Wapres, Tetap Dapat Fasilitas Rumah atau Tidak?

News | Rabu, 11 November 2026 | 15:04 WIB

Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar

Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar

Jabar | Rabu, 11 November 2026 | 15:02 WIB

BPJS PBI yang Nonaktif Apakah Bisa Aktif Kembali? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

BPJS PBI yang Nonaktif Apakah Bisa Aktif Kembali? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Lifestyle | Rabu, 11 November 2026 | 15:00 WIB

120 Anggota DPR Teken HMP Pemakzulan Gibran: Fraksi PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Anggota

120 Anggota DPR Teken HMP Pemakzulan Gibran: Fraksi PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Anggota

News | Rabu, 11 November 2026 | 15:00 WIB

Kritik Intelektual Kedai Kopi: Mengapa Membaca Buku Saja Tidak Cukup?

Kritik Intelektual Kedai Kopi: Mengapa Membaca Buku Saja Tidak Cukup?

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 15:00 WIB

Mundur vs Pemakzulan: Menakar Dua Rute Konstitusional Jika Kursi Wapres Lowong

Mundur vs Pemakzulan: Menakar Dua Rute Konstitusional Jika Kursi Wapres Lowong

News | Rabu, 11 November 2026 | 14:59 WIB

Arif Satria Bongkar Masalah Riset Indonesia: Dana Swasta Minim, Hasil Penelitian Sulit Terserap

Arif Satria Bongkar Masalah Riset Indonesia: Dana Swasta Minim, Hasil Penelitian Sulit Terserap

News | Rabu, 11 November 2026 | 14:59 WIB

Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas

Suara Wali Kota Parepare Sebut Media 'Halal Darahnya' Beredar Luas

Sulsel | Rabu, 11 November 2026 | 14:58 WIB

×