Infografis
Clegg mengatakan, reaksi terhadap keputusan Facebook menunjukkan keseimbangan yang dihadapi Facebook dan perusahaan lain ketika berhadapan dengan mantan presiden dan tokoh masyarakat lainnya.
“Beberapa orang mengatakan bahwa Facebook seharusnya melarang Presiden Trump sejak lama, dan kekerasan di Capitol itu sendiri adalah produk dari media sosial; yang lain bahwa itu adalah tampilan yang tidak dapat diterima dari kekuatan perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pidato politik, ”tulisnya.
Politisi, tambahnya, tetap tunduk pada kebijakan Facebook yang melarang penggunaan platform Facebook untuk menghasut kekerasan.
Facebook bergabung dengan platform sosial lain yang melarang mantan presiden tersebut setelah serangan Capitol.
Twitter, mungkin platform favorit Trump, dimulai dengan penangguhan sementara @realDonaldTrump yang kemudian menjadi permanen.
Twitter mengatakan, pihaknya mengambil tindakan karena risiko hasutan lebih lanjut untuk kekerasan. Snapchat dan Twitch juga memblokir akun mantan presiden, dan Shopify menghapus toko kampanye Trump, sumber utama topi "Make America Great Again" dan barang dagangan lainnya.
Untuk keseluruhan masa kepresidenannya, Facebook, Twitter, dan platform lain telah menolak seruan untuk melarang Trump karena menggunakan platform mereka untuk segala hal, mulai dari mengancam kekerasan hingga mencoba merusak pemilihan presiden November lalu.
Twitter dan Facebook menerapkan label pada pesan palsu dari mantan presiden yang tampaknya tidak banyak menghalangi dia.
Clegg mengakui bahwa ada argumen yang harus dibuat apakah perusahaan swasta seperti Facebook harus membuat keputusan sendiri.
"Kami setuju. Setiap hari, Facebook membuat keputusan tentang apakah konten itu berbahaya, dan keputusan ini dibuat sesuai dengan Standar Komunitas yang telah kami kembangkan selama bertahun-tahun,” katanya.
Baca Juga: Facebook Bermasalah, Pengguna iPhone Tiba-tiba Diminta Login Kembali
“Akan lebih baik jika keputusan ini dibuat berdasarkan kerangka kerja yang disepakati oleh anggota parlemen yang bertanggung jawab secara demokratis. Tetapi dengan tidak adanya undang-undang semacam itu, ada keputusan yang tidak dapat kami hindari," tegasnya.
