Suara.com - Kegagalan dalam memahami bahasa Mandarin akan menghalangi Indonesia untuk mengambil manfaat penuh dari hubungan ekonominya dengan China, yang merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Berikut ulasan dari Muhammad Zulfikar Rakhmat, dosen di Universitas Islam Indonesia:
Dengan semakin besarnya pengaruh China di dunia global, banyak orang di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya memahami China dengan lebih baik.
Di negara-negara tempat Tiongkok berinvestasi seperti Korea Selatan dan Afrika, minat belajar bahasa Mandarin sedang meningkat pesat. Mereka percaya dengan menguasai bahasa Mandarin akan membantu memahami norma, budaya, dan kebijakan China, yang akan membantu mereka berinteraksi dengan China.
Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia, tempat pengaruh Cina telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir.
Kegagalan dalam memahami bahasa Mandarin akan menghalangi Indonesia untuk mengambil manfaat penuh dari hubungan ekonominya dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia.
Permasalahan bahasa Mandarin di Indonesia
Indonesia merupakan rumah bagi 7 juta etnis Tionghoa atau 3,3% dari total populasi.
Meski ada beberapa kemajuan dalam mempromosikan bahasa Mandarin di Indonesia, namun Indonesia belum mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar bahasa Mandarin, sebagian besar karena alasan politik.
Hal ini dimulai dari rezim otoriter Orde Baru Indonesia di bawah Presiden Suharto, yang memutuskan untuk membekukan hubungan dengan China pada 1967, dalam upaya untuk menahan penyebaran komunisme.
Suharto mengeluarkan berbagaikebijakan dengan menutup sekolah-sekolah berbahasa Mandarin dan surat kabar berbahasa Mandarin. Dia juga mengeluarkan peraturan untuk memaksa naturalisasi keturunan Tionghoa, yang menyebabkan stigmatisasi selama beberapa dekade. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan bahasa Mandarin di antara etnis Tionghoa di Indonesia karena mereka percaya di Indonesia mempelajari bahasa Mandarin sudah tidak berguna lagi.
Pada 1999, Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid telah mengambil kebijakan untuk menghapuskan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.
Namun, setelah kebijakan ini muncul dorongan untuk kembali belajar bahasa China meningkat.
Sekolah privat telah membuka mata pelajaran khusus bahasa China. Beberapa sekolah juga membuat kurikulum dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan China. Mereka menyebutnya sekolah tiga bahasa, selain itu beberapa kampus juga menawarkan mata kuliah bahasa China.
Lembaga pendidikan menjadi aktor penting dalam penyebaran dan pertumbuhan bahasa China di Indonesia.
Namun, sistem pendidikan bahasa China di Indonesia belum memenuhi standar internasional lembaga resmi China dalam menyelenggarakan kompetensi bahasa China, yang disebut Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). Hal ini belum diimplementasi secara menyeluruh di Indonesia.
Willy Berlian, Ketua Federasi Pendidikan Bahasa China Indonesia mengatakan, meski sistem sekolah formal telah menambahkan pendidikan bahasa Mandarin dan memasukkan bahasa China ke dalam pengajaran bahasa asing, masih tetap sulit mengintegrasikan pendidikan bahasa China ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini karena tidak ada aturan standar yang diterapkan oleh lembaga-lembaga bahasa China di Indonesia.
Selain itu, kurangnya tenaga pengajar juga menghambat pengajaran bahasa China di sekolah-sekolah umum Indonesia.
Pemerintah kurang berupaya
Hingga tahun 2005, belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program pendidikan guru bahasa China.
Peraturan pemerintah mengharuskan sebuah universitas memiliki minimal enam dosen dengan kualifikasi master dalam pendidikan bahasa China.
Selama perguruan tinggi tidak menyediakan program studi pendidikan bahasa China, sulit bagi Indonesia untuk menghasilkan guru bahasa China.
Komunitas Tionghoa di Indonesia telah mendukung Kementerian Pendidikan untuk berupaya meningkatkan jumlah kursus bahasa China melalui lembaga pendidikan formal di berbagai provinsi.
Jumlah kursus bahasa China berkembang pesat di empat kota besar yaitu Jakarta, Surabaya di Jawa Timur, Bandung di Jawa Barat, dan Medan di Sumatera Utara pada 2000, menyebar ke 20 provinsi di Indonesia pada 2019.
Pemerintah Indonesia juga telah berusaha mengirimkan staf pengajar ke China untuk mengikuti pelatihan pengajaran bahasa China dan mengundang instruktur bahasa China ke Indonesia.
Namun, ini tidak terlalu berhasil karena sekolah harus membayar biaya visa untuk mempekerjakan guru baru, dan banyak sekolah tidak mampu membayar biaya tersebut.
Perkembangan mulai tampak secara bertahap ketika sebuah inisiatif yang dibentuk di bawah kerja sama antara lembaga pendidikan Cihna dan Indonesia yang disebut Confucius Institutes (CI), pertama kali didirikan pada 2011.
Institusi ini juga memberikan kursus bahasa China, melatih guru atau calon guru, dan melaksanakan tes HSK.
Selain itu CI juga menawarkan beasiswa bagi orang Indonesia untuk belajar bahasa di China, sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia mereka dapat menjadi tenaga pengajar bahasa China.
Namun, banyak dari mereka yang kembali lebih memilih bekerja di perusahaan China, yang membayar mereka dua kali lipat daripada menjadi guru.
Meski kontrak beasiswa menetapkan bahwa mereka harus mengajar bahasa China saat mereka kembali, banyak yang tidak memenuhi kontrak dan memilih untuk bergabung dengan perusahaan China.
Penting untuk disadari
Sangat penting untuk menyadari pentingnya mengatasi hambatan budaya dan bahasa dalam hubungan Indonesia-Tiongkok.
Dengan memahami bahasanya, masyarakat Indonesia akan lebih mengenal norma dan adat istiadat masyarakat China, cara berbisnis, serta kepentingan nasional dan institusional mereka.
Hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait China, yang pada akhirnya mengarah pada hubungan yang lebih bermanfaat antara kedua negara.
Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.
TERPOPULER
