PKS Minta Bentuk Pansus untuk Bahas Revisi UU ITE

Liberty Jemadu
PKS Minta Bentuk Pansus untuk Bahas Revisi UU ITE
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. (Suara.com/Novian Ardiansyah)

Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil mengatakan Revisi UU ITE tidak saja menyangkut komunikasi dan informasi, tetapi juga hukum.

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil berharap agar revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya melibatkan satu komisi, yakni Komisi I DPR RI, tetapi melibatkan lintas komisi dan dengan membentuk panitia khusus atau pansus.

"Harapan saya revisi UU ITE dilakukan secara lintas komisi, jadi dibentuk pansus karena ini bukan hanya menyangkut komunikasi dan informasi, melainkan juga terkait dengan hukum," kata Nasir Djamil ketika menyampaikan tanggapannya dalam audiensi virtual bertajuk Revisi UU ITE Harus Lindungi Kebebasan Berekspresi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Amnesty International Indonesia, dan dipantau dari Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Komisi yang terlibat, menurut dia, bisa saja Komisi I dan Komisi III DPR. Komisi I DPR memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, sedangkan Komisi III DPR memiliki lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

"Atau mungkin ada komisi lainnya yang bergabung di dalam pansus untuk merevisi undang-undang ini," ucapnya.

Baca Juga: Tarif PBB Kota Solo Naik Ugal-ugalan, PKS Desak Gibran Cabut Aturan

Selaras dengan harapan Nasir Djamil, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani juga menyampaikan hal serupa mengenai keterlibatan lintas komisi di DPR untuk melakukan revisi UU ITE.

"Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Nasir, mungkin akan lebih ideal DPR bentuk pansus," ucap Christina.

Menurut dia, dengan membentuk panitia khusus dan melibatkan berbagai komisi di DPR, pembahasan revisi UU ITE dapat menjadi lebih komprehensif karena terdapat variasi ekspertis dari anggota DPR yang terlibat di dalam penyusunan perubahan UU ITE.

"Perspektifnya juga akan bisa meng-cover lebih luas lagi," kata Christina.

Ia juga mengingatkan bahwa permasalahan utama dari UU ITE adalah terdapat berbagai pasal yang multitafsir. Oleh karena itu, revisi yang akan dilakukan oleh DPR bersama dengan Pemerintah harus mencegah terjadinya multitafsir.

Baca Juga: Ini 3 Poin Pembahasan Pertemuan Elite PKS dan NasDem, Tak Ada Bahas soal Cawapres Anies Baswedan

"Revisi UU ITE nanti, ya, tidak boleh multitafsir lagi. Ini harus jelas sejelas-jelasnya," ucapnya. [Antara]