Menkominfo: Pengesahan UU PDP Tandai Era Baru Tata Kelola Data Pribadi di Indonesia

Liberty Jemadu

Selasa, 20 September 2022 | 12:43 WIB
Menkominfo: Pengesahan UU PDP Tandai Era Baru Tata Kelola Data Pribadi di Indonesia
Menkominfo, Johnny G Plate. (Dok: Kominfo)

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi Undang-Undang (UU) PDP menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital.

"Proses pembahasan panjang tersebut telah menghasilkan dan menyepakati 16 bab dan 76 pasal dalam RUU dimaksud. Disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang hari ini menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital," ucap Plate di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Plate menuturkan, hadirnya UU PDP diharapkan mampu memberi kemajuan di berbagai bidang. Dari sisi kenegaraan dan pemerintahan, UU PDP dapat dimaknai sebagai pengejawantahan kehadiran negara dalam melindungi hak fundamental warga negara untuk perlindungan data pribadi, khususnya di ranah digital.

Lebih dari itu, UU PDP juga akan memperkuat peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan serta mengawasi kepatuhan dan kewajiban seluruh pihak yang memproses data pribadi baik publik maupun privat atau swasta.

Sementara dari sisi hukum, UU PDP dapat dimaknai sebagai kehadiran sebuah payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, memadai, dan berorientasi ke depan.

UU PDP juga akan memberikan kesetaraan dan keseimbangan hak subjek data pribadi dengan kewajiban pengendali data pribadi di mata hukum.

Dalam bidang tata kelola pemrosesan data pribadi, kehadiran UU PDP akan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi di seluruh pengendali data pribadi, baik di sektor pemerintahan maupun privat atau swasta untuk menghormati hak subjek data pribadi.

Selain itu, juga untuk mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, memenuhi dasar pemrosesan data pribadi, serta melaksanakan keseluruhan kewajiban perlindungan data pribadi, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak dan penyandang disabilitas.

Adapun dari sisi ekonomi dan bisnis, pemerintah berharap agar kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban perlindungan data pribadi dalam UU PDP tidak dipandang sebagai beban.

baca juga

Melainkan dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk meningkatkan standar industri, menjawab kebutuhan dan tuntutan konsumen terhadap perlindungan data pribadi yang memadai, dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai serta daya saing dari pelaku ekonomi digital nasional di kancah global.

"Dari aspek pengembangan teknologi, Undang-Undang PDP akan mengedepankan penggunaan perspektif perlindungan data pribadi dalam setiap pengembangan teknologi baru sehingga akan mendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati hak asasi manusia," kata Plate.

Dari sisi budaya, UU PDP diharapkan akan memicu penyesuaian kesadaran dan kebiasaan masyarakat untuk lebih menyadari dan menjaga data pribadinya serta menghormati hak perlindungan data pribadi orang lain.

Dari sisi sumber daya manusia, UU PDP akan mendorong pengembangan ekosistem untuk memperbanyak talenta baru dalam bidang perlindungan data pribadi.

Dari sisi hubungan internasional, UU PDP akan memperkuat kepercayaan dan rekognisi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola data global.

Plate mengatakan hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya Indonesia dalam G20 yang menginisiasi pengadopsian tiga prinsip dalam data free flow with trust and cross-border data flow. Tiga prinsip tersebut yakni keabsahan (lawfullness), keadilan (fairness), dan transparansi (transparency).

Dia menilai pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang merupakan sebuah keberhasilan dan kemajuan besar dalam mewujudkan tata kelola data pribadi di Indonesia.

"Pemerintah mengingatkan seluruh pengendali data pribadi baik publik maupun privat atau swasta untuk meningkatkan sistem keamanan, firewall dan enkripsi, mematuhi tanggung jawab, dan menjaga data pribadi yang dikelolanya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat spesifik sebagai kepatuhan mutlak perlindungan data pribadi," kata dia.

Plate pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPR, akademisi praktisi, asosiasi industri, media, dan masyarakat yang telah memberikan pandangan, dukungan, masukan, kritik, dan saran selama pembahasan RUU PDP hingga menjadi UU PDP.

"Izinkan kami mewakili Presiden mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini telah disahkan menjadi undang-undang PDP," tutup Plate.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

News | Senin, 16 November 2026 | 18:02 WIB

Bukan Cuman Beli Software Mahal, Begini 3 Tahap Wajib Perusahaan Patuh UU PDP

Bukan Cuman Beli Software Mahal, Begini 3 Tahap Wajib Perusahaan Patuh UU PDP

Bisnis | Sabtu, 31 Oktober 2026 | 09:10 WIB

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

Kemendagri Paraf DIM RUU Adminduk, 1.027 DIM Jadi Dasar Penyempurnaan

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 15:46 WIB

Etika Pakai Smart Glasses di Ruang Publik, Ini Kata Komdigi

Etika Pakai Smart Glasses di Ruang Publik, Ini Kata Komdigi

Your Say | Kamis, 13 Agustus 2026 | 08:55 WIB

Menkomdigi Tegaskan Konten Ebem Martono di Ajang GIIAS Langgar UU PDP, Bisa Dipidana

Menkomdigi Tegaskan Konten Ebem Martono di Ajang GIIAS Langgar UU PDP, Bisa Dipidana

News | Senin, 03 Agustus 2026 | 15:59 WIB

Aturan AI Berlaku, Korporasi dan Sektor Keuangan RI Bisa Terancam Denda 2% dari Pendapatan

Aturan AI Berlaku, Korporasi dan Sektor Keuangan RI Bisa Terancam Denda 2% dari Pendapatan

Bisnis | Selasa, 28 Juli 2026 | 18:44 WIB

Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional

Pemerintah Siapkan Otoritas Pelindungan Data Pribadi Independen, Jadi Fondasi Regulasi AI Nasional

Tekno | Kamis, 23 Juli 2026 | 08:30 WIB

TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Patuhi UU PDP dalam Kesepakatan Dagang RI-AS

News | Selasa, 24 Februari 2026 | 19:01 WIB

UU PDP Dinilai Mandek, Keamanan Data Biometrik Publik Jadi Tanda Tanya

UU PDP Dinilai Mandek, Keamanan Data Biometrik Publik Jadi Tanda Tanya

Tekno | Kamis, 05 Februari 2026 | 14:25 WIB

Blockchain Dianggap Mampu Merevolusi Pengelolaan Data Nasional, Benarkah?

Blockchain Dianggap Mampu Merevolusi Pengelolaan Data Nasional, Benarkah?

Bisnis | Rabu, 19 November 2025 | 18:58 WIB

Terkini

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

Kemnaker Mulai Bangun Pusat Talenta Penyandang Disabilitas di Jawa Barat

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:10 WIB

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

PLN Mobilisasi Pembiayaan Hijau USD 2,94 M & Realisasi EBT, Perkuat Portofolio Energi Bersih COP31

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:07 WIB

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

Benang Merah Makar dan Sadap Ilegal: Bareskrim Geledah 5 Lokasi, Posko di Cibinong Disisir

News | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

UMP Jabar 2027 Naik Drastis, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Umumkan Upah Minimum

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

In This Economy, Mencoba Investasi di New BIONS by BNI Sekuritas

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 20:00 WIB

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

Pemilik Akun Cakra Adi Negara Ditangkap, Dilaporkan Aktivis AMPB soal Dugaan Fitnah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:58 WIB

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Jangan Salah Pilih, Ini Perbedaan Status Kepegawaian CPNS, PPPK Penuh Waktu, dan Paruh Waktu

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 19:55 WIB

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Izin PT RAPP Dicabut, Bagaimana Nasib 41 Ribu Pekerjanya?

Riau | Jum'at, 20 November 2026 | 19:53 WIB

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

YLBHI Ungkap Celah Perusahaan Akali Aturan Outsourcing Lewat Anak hingga Cucu Usaha

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 19:52 WIB

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

Putrinya Jadi Sasaran Bullying Politik, Dasco Bakal Seret Pelaku ke Jalur Hukum

News | Jum'at, 20 November 2026 | 19:51 WIB

×