Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah tudingan Indonesia terlibat dalam praktik transshipment atau pengalihan barang dari China ke Amerika Serikat (AS) melalui negara ketiga.
Bantahan itu disampaikan Airlangga menanggapi laporan The Great Transshipment Scam yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok China dan berpotensi menjadi jalur pengalihan barang menuju AS.
Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia tidak pernah dilibatkan ataupun diberi tahu mengenai studi tersebut.
"Pertama, Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Dan kedua, Indonesia dituduh bersama Brazil, Malaysia, Thailand, Turki, Vietnam yang masuk di dalam global untuk transshipment. Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk kelompok kedua bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.
Kelompok ini dinilai memiliki keterkaitan lebih erat dengan rantai pasok China, mulai dari sumber bahan baku, basis manufaktur, sistem logistik hingga jalur pengalihan regional.
Airlangga menyatakan posisi Indonesia dalam rantai pasok global tidak serta-merta menunjukkan adanya praktik transshipment.
Ia mencontohkan kawasan industri Batam dan Bekasi yang disebut dalam laporan tersebut.
Menurut Airlangga, kedua kawasan industri itu sudah berkembang sejak 1990-an dan mayoritas industri yang beroperasi merupakan industri manufaktur.