REGIONAL:
Suara.com - Problem ketidakakuratan data desil bansos kembali memicu sorotan publik. Kejadian mencolok terungkap di mana seorang tukang becak tercatat masuk desil 9, sedangkan seorang lurah justru berada di desil 8.
Kesalahan pengelompokan seperti ini berpotensi besar membuat warga tidak mampu kehilangan haknya untuk memperoleh bantuan pemerintah.
Anggota DPR RI pun mendesak BPS dan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pada proses pendataan hingga pemutakhiran data masyarakat.
Penetapan kelayakan penerima bansos ditegaskan tidak boleh hanya patokan administratif, melainkan harus melihat kondisi faktual di lapangan.
Selengkapnya dalam video ini.
Creative/Video Editor: Aqilah/Evan
TERPOPULER
