Risnawati : WNI Pertama Jadi Anggota Komite Disabilitas di PBB

Selasa, 10 Juli 2018 | 09:49 WIB
Risnawati : WNI Pertama Jadi Anggota Komite Disabilitas di PBB
Risnawati Utami. (Dok Pribadi)

Sejak 2017, melalui perwakilan pemerintah Indonesia yang ada di New York. Jadi sejak tahun lalu kami sudah kampanye, jadi lebih awal. Jadi kami dengan Kemlu sejak Juni tahun lalu dan tahun ini intens kampanye (pencalonan anggota CPRD).

Jadi kampanye ini maksudnya kami presentasi dengan diplomat, kemudian kepada perwakilan PBB dari berbagai negara dan juga oleh Kemlu sendiri sudah kampanye di Jakarta. Jadi Kemlu mengundang sekitar 60 diplomat pada November atau Desember 2017, saya presentasi waktu itu kepada mereka.

Jadi ya kampanye dalam dan luar negeri. Memang sejak 10 atau 11 tahun kalau nggak salah Indonesia kosong dalam penominasian komite maupun yang lainnya.

Jadi kerja-kerja diplomasi itu penting. Karena pembangunan masyarakat itu tidak akan berjalan baik tanpa ada koordinasi masyarakat sipil dengan pemerintah.

Ada tujuan Anda menjadi anggota CRPD?

Secara personal jelas lah, karena saya juga penyandang disabilitas.

Sementara di komite CRPD kan perlu keseimbangan gender, banyak komite yang laki-laki, sementara perempuannya cuma 1 yang ada saat ini.

Saya ingin menyumbangkan perspektif gender disabilitas di Komite CRPD ini dalam jangka panjang. Jadi isu perempuan disabilitas mengalami diskriminasi gender, karena mereka penyandang disabilitas dan miskin.

Miskin ini tidak hanya finansial, tapi ada miskin informasi, miskin akses, miskin kesempatan. Perempuan disabilitas itu sangat kurang bisa memiliki kesempatan yang sama sesama penyandang disabilitas. Jadi dia lebih inferior.

Baca Juga: WNI Jadi Anggota Komite Hak - hak Penyandang Disabilitas di PBB

Makanya secara personal saya ingin menyumbangkan perspektif disabiliti gender ini, karena dalam pasal 6 tentang CRPD tentang disabiliti. Jadi memang suara kami itu ya harus diperhitungkan dalam percaturan kebijakan internasional, baik itu di PBB maupun di kebijakan negara.

Kalau di Indonesia kita punya otonomi daerah (kebijakan pemda/perda). Jadi kan memang tantangannya di situ, untuk mengimplementasikan ke kebijakan negara hingga ke bawah.

Jadi menurut saya ini PR besar bagi CRPD.

Anda adalah pendiri lembaga swadaya masyarakat Organisasi Harapan Nusantara (OHANA). Apa yang Anda kerjakan di Amerika?

OHANA dirikan sejak 2012 lalu, bisa dilihat di ohanaindonesia.org.

Keunikan OHANA, kami bergeraknya mengadvokasi kebijakan di level lokal, nasional dan global. Keunikannya di sini, biasanya organisasi bergeraknya hanya di lokal atau nasional saja.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI