Yang Hilang dalam Debat Kedua Jokowi vs Prabowo

Padahal, persoalan penguasaan mayoritas lahan oleh koporasi besar ini berkaitan dengan program redistribusi lahan, sebab kedua capres mengklaim memunyai program reforma agraria.

Kunci meningkatnya kesejahteraan rakyat adalah penyelesaian soal ketimpangan penguasaan lahan. Akses rakyat terhadap lahan adalah jalan keluarnya.

Kenapa tak didebatkan secara detail?

Karena keduanya punya kepentingan juga dalam penguasaan sumber daya alam. Kalau kita lihat misalkan sektor batu bara, baik kubu Prabowo maupun Jokowi sama-sama memiliki bisnis bidang itu.

Kubu Prabowo misalkan, ada perusahaan milik Sandiaga Uno yang bergerak dalam pertambangan. Pada kubu Jokowi, ada Luhut Binsar Panjaitan dan Harry Tanoe yang memiliki konsesi-konsesi bidang batu bara. Bahkan perkebunan dan konsesi hutan juga mereka punya.

Pertarungan ada di situ, ada kepentingan mereka, penguasaan lahan oleh segelintir orang.

Ada data konkret kedua kubu punya kepentingan dalam sektor itu?

Kalau di kubu Prabowo ada Sandiaga Uno melalui Saratoganya. Kemudian Prabowo sendiri melalui PT Nusantara, dan banyak lainnya.

Kemudian dari kubu Jokowi ada Luhut Binsar Pandjaitan melalui PT Toba, maupun Harry Tanoe. Kemudian Oeman Sapta Odang juga memiliki konsesi batu bara.

Baca Juga: Sibuk, Meldi Keponakan Dewi Perssik Belum Siap Diperiksa

Uniknya, melalui bisnis perusahaan-perusahaan ini kedua kubu bertemu. Misalnya, Saratoga milik Sandiaga Uno, relasi kepemilikan perusahaan itu akan ketemu dengan PT Toba di satu titik. Kemudian ketua tim pemenangannya Jokowi, yakni Erick thohir, yang juga rekan bisnisnya Sandiaga Uno, itu dia akan bertemu juga di Saratoga.

Kelindan bisnis batu bara ini juga menjadi fakta, bahwa komitmen Indonesia keluar dari energi fosil itu mimpi. Karena orang-orang yang berkuasa itu masih orang-orang yang memiliki kepentingan di bidang batu bara.

Kalau secara data, betul tidak ada kebocoran anggaran negara untuk sumber daya alam?

Kalau kebocoran itu dikatakan sebagai hilangnya penerimaan negara, ya ada. Kalau KPK pernah mencatat pemanfaatan kayu saja, itu hampir 78 miliar per tahun negara kehilangan penerimaan karena produksinya tak tercatat.

Dalam bidang perkebunan, data pemerintah mencatat masih 14 jutaan hektare luasan perkebunan. Tapi kami coba hitung sendiri, perkebunan yang sudah tertutup sawit di Indonesia itu hampir 16,8 juta hektare. Artinya ada selisih yang lumayan, 2 jutaan hektare yang produksinya tak tercatat. Bocornya seperti itu.

Apa ada orang perusak lingkungan di lingkaran Prabowo dan Jokowi?