Infografis
Namun, kenapa pabrik semen tetap beroperasi?
Jadi situasinya itu, Sedulur Kendeng menang di KLHS dan pengadilan. Namun faktanya pabrik semen masih beroperasi. Untuk itu kami berharap Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) mempunyai rasa malu. Selalu berbicara bahwa negara hukum, namun ketika rakyat sudah memenuhi hukum kenapa putuan itu tak dijalankan.
Sedulur Kendeng juga sempat bertemu Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Apa hasilnya?
Ada dua opsi yang disampaikan oleh KSP. Opsi pertama adalah karena pabrik semen yang di Rembang sudah mengantongi izin operasi, maka pabrik boleh beroperasi namun harus mengganti semua kerusakan lingkungan. Kedua, lakukan kajian ulang terkait adanya aliran sungai bawah tanah. Ketika itu ada bukti ada aliran sungai bawah tanah, berarti itu adalah lindung dan kars tak boleh ditambang.
Apa yang dipilih pabrik semen?
Pada akhirnya pabrik semen memilih opsi kedua untuk melakukan penelitian dengan cara mengebor.
Apa sudah ada hasil dari pengeboran itu?
Waktu itu saya pernah diundang, ada Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan beberapa akademisi yang punya jurusan geologi. Saat itu disampaikan, dikatakan penelitian yang paling akurat yaitu dengan cara mengebor, namun tak punya biaya. Pihak ESDM memutuskan untuk menggunakan hasil pengeboran pabrik semen.
Dan, apa hasil pengeboran pabrik semen?
Baca Juga: Terasing di Negeri Sendiri, Petaka Tambang Semen Bagi Sedulur Kendeng
Setelah mengikuti beberapa hari hasilnya tak pernah disampaikan. Kita tak pernah dilibatkan dan sampai kita minta hasilnya tak disampaikan sampai sekarang. Saat itu, aku juga berkirim surat namun tak pernah dikasih.
Sebenarnya mereka (pabrik semen) lebih menghindari untuk berargumen dengan kita ini. Karena di dalam dokumen AMDAL mereka mengakui ada aliran sungai bawah tanah.
Kalau menyatakan ada aliran sungai bawah tanah berarti harus berhenti. Di segala lini sudah terkunci, sebenarnya pabrik semen itu tak bisa beroperasi.
Apa selanjutnya yang diinginkan Sedulur Kendeng?
Maka kami tantang Menteri ESDM, kalau tak punya biaya biar warga saja yang melakukan pengeboran. Bukti ada aliran air bawah tanah atau tidak, bisa kita tonton secara terbuka.
Mulai dari 2006 sampai sekarang ini sudah puluhan tahun. Mestinya pemerintah harus evaluasi bahwa tujuan dari mensejahterakan dengan cara merusak linkungan itu tak dibenarkan.
