Infografis
Nah nanti kita akan koordinasi dengan penyidik, dan koordinasi dengan BPKP yang menghitung kerugian negara. Saya juga sudah sampaikan ke ketua BPKP agar fair, menghitungnya juga adil. Hasil BPK itu bisa dikoordinasikan dengan tim penyidik, dan itu pasti dilakukan.
Biasanya mereka ini juga tidak sembarangan menentukan itu. Biasanya mereka datang ke kita, berdiskusi, bahkan ekspos. Sehingga rasa keadilan dalam hal melihat kesalahan seseorang itu betul-betul terjadi di sini.
Yang dikejar tim PDTT, apa hanya mencocokkan dengan rencana anggaran proyek, atau jauh lebih dari itu?
Jauh lebih dari itu.
Ada temuan lain, misalnya dugaan-dugaan atau hal lainnya?
Nah itu nanti diskusinya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK pasti akan berdiskusi juga dengan kita tentang hal itu. Ya biarkan ini jalan dulu. Saya tidak ingin menyampaikan tentang metodologi pemeriksaan, karena itu menjadi domain pemeriksa dan itu tidak boleh diketahui siapa pun.
Tapi yang pasti, kami ingin pemeriksaan ini dilakukan untuk kepentingan penegak hukum. Agar penyidik mendapatkan informasi yang utuh tentang hal ini. Dan mereka betul-betul profesional di sini, antara penyidik dan pemeriksa sudah berkoordinasi.
Terhadap apa temuan kita, itu kan sudah ada fakta-faktanya. Sehingga penyidik berani menetapkan status seseorang. Silakan saja itu, itu kan kewenangan.
Kami bukan aparat penegak hukum. Kami ini pemeriksa. Sehingga informasi dari kami itu bisa memperkuat dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka.
Baca Juga: Dapat Fasilitas dari Bakti Kominfo, Menelusuri Misteri Jabatan Adik Johnny G Plate di Kominfo
