Infografis
Masyarakat luas juga perlu disadarkan tentang hak mereka secara hukum?
Iya, masyarakat pun harus diberikan sosialisasi tentang UU ini sehingga tahu harus melakukan apa apabila menjadi korban atau Ketika melihat tetangganya menjadi korban orang lain. Mereka mesti tahu sampai seberapa hak dia untuk berperan dalam UU ini. Jadi, semua linilah perlu diberi kesadaran dan pemahaman.
Hakim juga perlu ada ‘training’ atau sertifikasi kompetensi terkait penanganan kasus kekerasan seksual?
Undang undang sudah mewajibkan harus ada. Tapi apakah kita siap langsung menyiapkan hakim sekian banyak? Di sinilah makanya diberikan aturan peralihannya, diberi ruang pengecualian. Kalau memang belum ada, ya cukuplah dengan SK MA dulu atau SK Kejaksaan Agung, SK Kapolri. Kalau kewajiban sudah ada diatur, tinggal memang hal ini tidak mudah.
Apakah perlu ada lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan UU TPKS?
Ya sebenarnya. Kalau kita lihat dalam UU ini, itu tidak disebutkan. Dan memang semua UU tidak ada. Setahu saya nggak ada UU yang menugaskan orang atau lembaga untuk mengawasi pelaksanaannya. Tidak ada memang.
Itu perlu?
Sebenarnya hakim, atau para aparat penegak hukum, sebagai pelaksana UU dia pasti sudah membaca dan dia harus melaksanakan semua ketentuan di dalam UU itu. Dan kalau dia tidak melaksanakan, biasanya dalam UU itu juga disebutkan ada ancamannya.
Sekarang tentang Anda. Lebih banyak bertugas di mana?
Saya masih di KPK sekarang. Saat ini kebanyakan menangani masalah korupsi. Kalau dulu di Mahkamah Agung memang kebetulan saya juga anggota di Pokja, Kelompok Kerja Perempuan dan Anak. Makanya kami juga banyak menangani urusan kepedulian terhadap perempuan dan sebagainya.
Kontributor : Rin Hindryati dan P Hasudungan Sirait
Kontributor : Rin Hindryati
