Infografis
Suara.com - Amnesty International mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Indonesia terkait maraknya larangan pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus.
Melalui unggahan di platform X, organisasi HAM internasional ini menilai tindakan aparat yang menertibkan penggunaan bendera tersebut sebagai bentuk pengekangan kebebasan berekspresi.
"Beberapa orang menjadi sasaran pihak berwenang Indonesia karena mengibarkan bendera dari anime Jepang populer untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah," tulis Amnesty International.
"Salah satu menteri bahkan mengatakan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pengkhianatan," lanjut peringatan tersebut.
Mereka menegaskan, pemerintah seharusnya menghentikan penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan lebih fokus pada penyelesaian akar keresahan publik yang mendorong fenomena ini.
Fenomena pengibaran bendera Jolly Roger ala One Piece memang menjadi perbincangan hangat di berbagai daerah.
Bendera ini kerap dipasang di rumah, jalanan, hingga dicat sebagai mural, memicu respons beragam dari pemerintah pusat maupun daerah.
Meski tidak ada larangan nasional yang tertulis secara eksplisit, sejumlah pemerintah daerah dan aparat keamanan mengambil langkah tegas untuk menurunkan bendera atau menghapus mural tersebut.
Respons Pemerintah dan Aparat di Berbagai Daerah
Baca Juga: Benarkah Film Merah Putih One for All Buru-buru Dirilis Demi Lawan Viral Bendera One Piece?
Pemerintah Kota Surabaya melakukan penertiban bendera dan mural One Piece di sejumlah pemukiman.
Wali Kota Eri Cahyadi menyebut langkah ini dilakukan secara persuasif, sembari mengimbau warga agar memprioritaskan Bendera Merah Putih pada momen kemerdekaan.
Tak jauh dari Surabaya, warga Malang menghapus lukisan logo One Piece di jalan setelah mendapat teguran dari aparat.
Di Batam, warga yang memasang bendera One Piece di bawah Bendera Merah Putih didatangi Kapolsek dan Lurah.
Bendera tersebut akhirnya diturunkan, dengan alasan tidak etis menyandingkan simbol negara dengan lambang yang maknanya belum jelas, terutama di bulan kemerdekaan.
Kejadian serupa terjadi di Sleman, Yogyakarta. Aparat meminta penghapusan dua mural One Piece di tembok, dengan alasan dianggap melecehkan lambang negara.
