Suara.com - Komisioner Pengawas Komisi Anggaran Independen Setyo Budiantoro menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat merevisi kebijakan subsidi pupuk pertanian menjadi subsidi langsung ke petani golongan menengah ke bawah melalui penerbitan Kartu Petani Indonesia.
"Kita mengusulkan, Kartu Petani Indonesia (KPI), dana untuk para petani langsung ditransfer dari pemerintah ke petani. "Hal itu agar menghindari mafia petani. Kan sudah ada sensus pertanian, kemudian harus dihitung sesuai lahan dari bank langsung menuju ke petani," ujar Setyo di Warung Daun, Jalan Cikini Raya 28, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).
Menurut Setyo kebijakan pemberian subsidi pupuk selama ini hanya menguntungkan perusahaan pupuk ketimbang petani. Subsidi pupuk tahun 2014 sebesar Rp21 triliun terancam sia-sia lantaran langka di pasaran dan kalaupun ada, harganya mahal.
Setyo menyayangkan pemerintah saat ini malah meningkatkan anggaran untuk subsidi pupuk dalam APBN 2014-2015 menjadi Rp35,7 triliun atau 40 persen.
"Uang sejumlah itu rawan kecurangan dan penyelewengan. Sebaiknya pemerintahan baru mengubah subsidi pupuk dari subsidi produsen menjadi subsidi langsung ke petani yang berhak," katanya.
Setyo mengingatkan pemerintah Jokowi-JK jangan sampai mengeluarkan dana baru untuk membiayai Kartu Pertanian Indonesia.
Setyo menekankan pengalihan subsidi menjadi subsidi langsung ke petani miskin akan menjamin tepat sasaran dan mudah diawasi.
"Dananya ada. Tinggal kemauan presiden baru saja (untuk melaksanakannya)," kata dia.
