Suara.com - Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari budaya birokrasi ke korporasi diyakini dapat menjadi jalan keluar agar Indonesia bisa terbebas dari utang luar negeri.
"BUMN kita punya potensi yang sangat besar, jika pemerintahan baru dapat melakukan transformasi BUMN dari birokrasi ke korporasi, maka Jokowi-JK bisa melunasi utang kita dan ini adalah warisan yang sangat besar mengingat sepanjang sejarah Indonesia semua presiden hanya bisa menambah utang," kata pengusaha dan mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di Kabinet Pembangunan VII dan Kabinet Reformasi, Tanri Abeng dalam Seminar Transformasi Manajemen dan Tata Kelola BUMN di Makassar, Sabtu, (11/10/2014).
Tanri Abeng menjelaskan, keuntungan bersih dari 141 BUMN pada tahun 2013 adalah Rp108,07 triliun atau setara dengan 9,23 miliar dolar Amerika. Meskipun terlihat cukup besar, namun angka ini, menurut Tanri Abeng masih jauh dari kapasitas BUMN sesungguhnya.
"Bandingkan dengan Petronas Malaysia yang keuntungannya 20,4 miliar dolar Amerika dan menyumbang 40 persen APBN Malaysia hanya dari satu BUMN," urainya.
Menurut dia, sebenarnya dengan peningkatan kapasitas dan skala BUMN melalui holdingisasi saja, negara sudah tidak perlu berutang. Ia mengatakan jika BUMN dapat ditransformasi, maka dengan melepas sebagian saham BUMN melalui public offering, pemerintah akan memperoleh dana yang cukup untuk membayar utang tersebut.
Dia memaparkan, ada tiga langkah pemberdayaan dan pendayagunaan APBN, yakni depolitisasi, debirokrasi, dan de-link aset BUMN.
"BUMN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik, melakukan pendekatan entrepreneurial, dan de-link aset BUMN dari UU Keuangan Negara," jelasnya.
Ia juga mengatakan, unsur kepemimpinan yang kuat penting dalam transformasi BUMN tersebut.
"Perlu pemimpin yang punya kemampuan dan berkarakter, serta mampu menginspirasi bawahannya," ujarnya. (Antara)
