PDIP Dukung Rencana Pemerintah Cabut Subsidi BBM

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menerangkan, secara resmi partainya belum membahas agenda untuk merespon mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"PDIP belum membahas secara resmi agenda partai untuk merespon rencana pemerintah mencabut subsidi BBM. Kami masih menunggu argumentasi pemerintah terhadap rencana tersebut," kata Basarah saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Setelah itu, sambungnya, PDI Perjuangan akan mempelajari argumentasi pemerintah terkait kenaikan harga BBM tersebut. Setelah itu, DPP PDIP akan menentukan sikap lebih lanjut apakah akan menyetujui, menyetujui dengan catatan atau menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM tersebut.

Basarah menegaskan, sebagai partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan pemerintah. Namun, Basarah mengingatkan, cara PDI Perjuangan mendukung kebijakan pemerintah di parlemen bukan dengan cara menjadi lembaga stempel pemerintah seperti yang pernah terjadi pada jaman Orde Baru dulu.

"Kami akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut sepanjang substansi kebijakannya dimaksudkan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri serta  memperkuat bingkai NKRI," paparnya.

Untuk rencana pencabutan subsidi BBM ini, Basarah menerangkan, PDI Perjuangan bisa mendukung pemerintah dengan beberapa syarat. Yaitu, argumentasi pemerintah bisa diterima, dilaksanakan melalui prosedur yang benar, serta relokasi anggaran subsidi BBM tersebut dapat dialihkan kepada sektor-sektor ril yang lebih tepat guna dan memang nyata-nyata  menjadi kebutuhan mendasar rakyat miskin saat ini.

Basarah menegaskan, tidak akan ada kader partai yang berbeda dengan sikap pemerintah terkait rencana pemerintah mencabut subsidi BBM tersebut. Namun, dia tidak tutup mata ada sejumlah anggota parlemen dari PDI perjuangan yang beda pandangan dengan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Sebab, memang belum ada sikap resmi partai soal itu.

"Sepanjang belum ada keputusan resmi partai terhadap segala kebijakan pemerintah tersebut maka mengemukakan pendapat sebagai anggota DPR masih dapat dibenarkan," terangnya.

Namun, tambahnya, jika partai telah menentukan sikap maka semua kader partai wajib untuk mematuhi dan melaksanakannya serta akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya.

"Kalau tidak akan mendapat sanksi," kata Basarah.