Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menyuntikan modal secara besar-besaran ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai Rp 75 triliun. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ke depan. Rencana ini mendapat dukungan dan apresiasi dari pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) nasional.
“Kita apresiasi langkah ini. Sebab, selain pemerintah mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, juga ini merupakan cara pemerintah mengoptimalkan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Sekjen Gapensi H.Andi Rukman Karumpa dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Kamis (15/1/2015).
Andi mengatakan, suntikan modal ini akan menciptakan gearing ratio yang besar bagi pembangunan infrastruktur. Karena itu, Gapensi meminta agar BUMN infrastruktur harus lebih agresif dan ekspansif dalam rencana bisnisnya.
”Jadi rencana bisnis BUMN infrastruktur tidak bisa lagi normal-normal saja, harus lebih berani, ekspansif, dan agresif, sebab keluhan soal equity sudah teratasi,” tambah Andi Rukman.
Selebihnya, untuk pembiayaan infrastruktur, menurut Andi, BUMN akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Andi berharap, dengan cara semacam ini, sebagian besar APBN dapat diarahkan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tidak feasible secara bisnis di Kawasan Timur Indonesia (KTI). “Untuk yang feasible di kawasan barat, bisa digarap BUMN, dan yang tidak feasible di KTI digarap APBN,” pungkas Andi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) naik menjadi Rp 75 triliun dari Rp 7,3 triliun di APBN 2015. Pemerintahan Jokowi-JK akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Dari Rp 75 triliun, sebesar Rp 18 triliun akan diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau disingkat SMI.
TERPOPULER
