Suara.com - Peremajaan lingkungan kumuh menjadi salah satu entry point untuk dapat menyelesaikan masalah perumahan di DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan, revitalisasi waduk yang dilakukan Pemprov DKI yang dilakukan dengan pengembangan rusunawa di atasnya merupakan terobosan untuk menjadi salah satu alternatif dalam penyediaan hunian bagi masyarakat kota Jakarta.
“Namun sangat disayangkan rusunawa yang disediakan baru hanya untuk sebagian kecil masyarakat dan umumnya masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ironisnya rusunawa ini tidak menjangkau kaum komuter yang notabene sebagai karyawan tingkat menengah. Fokus Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya untuk sektor informasi, karena sebenarnya kaum komuter ini yang juga harus mendapat perhatian serius,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Seperti yang diketahui bahwa dengan penduduk Jakarta 10 juta orang dan akan bertambah di siang-sore hari menjadi 12-13 juta. Tambahan ini terjadi karena Jakarta sebagai kota urbanisasi dengan banyaknya kaum pekerja di Jakarta sebagai komuter yang bertempat tinggal di daerah penyangga pinggiran Jakarta. Kaum menengah ‘tanggung’ ini mempunyai dilema dan dapat sewaktu-waktu terjebak dalam jebakan pasar rumah yang ada.
Kata Ali, kaum menengah setingkat manajer dengan penghasilan Rp5-7 juta per bulan pun sulit untuk membeli rumah. Dengan penghasilan tersebut, mereka diperkirakan mempunyai daya cicil Rp1,5-2,5 juta per bulan yang berarti dapat membeli rumah dengan harga Rp300 – 400 juta.
“Daya beli ini belum termasuk kemampuan uang muka yang umumnya menjadi salah satu faktor penghambat untuk dapat merealisasikan pembelian rumahnya. Umumnya mereka juga kesulitan untuk mengumpulkan uang muka. Dengan harga rumah seperti itu, maka tentunya akan sulit untuk mempunyai rumah di wilayah Jabodetabek,” ungkapnya.
Menurut Ali, kalau pun ada maka mereka harus memperhitungkan biaya transportasi setiap harinya untuk bekerja di Jakarta sebagai kaum komuter. Karena lokasi rumah tersebut mempunyai jarak tempuh yang jauh dari tempat mereka kerja di Jakarta. Yang terjadi kemudian adalah mereka tidak menempati rumah yang ada dan dibiarkan kosong dan kembali menyewa hunian di Jakarta. Kaum masyarakat ini akan semakin tinggi dengan harga rumah yang semakin mahal dan pada waktunya sudah tidak dapat membeli rumah lagi meskipun di pinggiran Jakarta.
“Karenanya mind set kaum urban masyarakat Jakarta seharusnya diubah, bila memang tidak sanggup untuk membeli rusunami paling tidak sanggup untuk menyewanya. Namun saat ini Pemprov DKI belum menyiapkan rusunawa untuk kaum pekerja menengah. Kondisi rusunawa yang ada saat ini pun masih jauh dari bagus. Artinya kelas menengah perkotaan ini harus diperhatikan secara serius karena diperkirakan sebanyak 80% lebih masyarakat Jakarta ada di segmen menengah ini yang terjebak antara membeli rumah atau rusunami atau menyewa di rusunawa,” pungkasnya.
TERPOPULER
