NTT Alokasikan Rp16,5 Miliar untuk Pengembangan Ternak Sapi

Suara.com - Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana sebesar Rp16,5 miliar dalam APBD tahun 2015 untuk mendukung upaya percepatan pengembangan ternak sapi di wilayah kepulauan itu.

"Dana sebesar itu dialokasikan untuk beberapa program yang harus dikerjakan dalam mendukung tekad pemerintah menjadikan provinsi kepulauan ini sebagai salah satu pemasok kebutuhan daging nasional dan provinsi ternak," kata Kepala Dinas Peternakan NTT Dany Suhadi di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan ada sekitar lima program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dalam upaya mendukung percepatan pengembangan ternak sapi di NTT.

Program yang dimaksud antara lain pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak di instalasi Lili sebesar Rp4,2 miliar untuk rehabilitasi kandang, pembangunan pedok, pembangunan gudang pakan dan pembangunan kantor instalasi.

Kemudian, pengadaan dan distribusi vaksin serta pakan ternak sebessr Rp3,3 miliar untuk pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak, pengadaan pakan dedak mineral untuk sapi, pengadaan pakan konsentrat, formula pengawetan pakan dan pengadaan pakan tambahan untuk sapi berupa tanaman lamtoro teramba.

"Selanjutnya, program peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi antara lain dialokasikan untuk pengadaan ternak sapi bakal jenis sapi bali sebanyak 330 ekor dan jenis sapi ongole sebanyak 220 ekor serta beberapa kegiatan penunjang lainnya," katanya.

Dia menuturkan program lain yang dilaksanakan tahun 2015 adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan alokasi dana sebesar Rp2,2 miliar antara lain untuk pengadaan obat-obatan dan vaksin, pelayanan vaksin, pelatihan bedah di rumah sakit hewan di Jakarta serta kegiatan lainnya.

Program terakhir adalah dukungan manajemen dan pengembangan peternakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 miliar untuk survei dan diagnosa penyakit hewan, pembinaan laboratorium hewan, sosialisasi pelayanan kesehatan hewan, pengawasan perdagangan ternak antarpulau dan penyuluhan penerapan teknologi tepat guna.

"Selain alokasi dana dari APBD, pemerintah pusat melalui APBN tahun 2015 juga mengalokasikan dana sebesar Rp56 miliar untuk mendukung upaya pengembangan ternak sapi di NTT," tambahnya.

Di tempat terpisah pengamat pertanian agribisnis Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Leta Rafael Levis mengatakan pengembangan ternak di NTT menggunakan anggaran dari rakyat itu harus pula dipikirkan program dan upaya pencegahan dan mengatasi kasus pencurian ternak di daerah-daerah potensial ternak.

Seperti peternak di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) bahkan Kota Kupang yang resah karena adanya pencurian ternak yang marak dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Provinsi NTT pun diminta segera bersikap atas kasus-kasus tersebut karena jika pencurian ternak, khususnya ternak sapi terus terjadi, masyarakat takut untuk mengembangkannya.

"Jangan sampai pemerintah tinggal diam karena dampak dari pencurian sapi itu sangat besar. Masyarakat akan was-was untuk pelihara sapi. Baik pembibitan dan penggemukan karena kasus pencurian sapi sudah sering terjadi," katanya.

Bahkan diduga kuat pencurian itu melibatkan para penggembala seperti yang terjadi di wilayah Sumba. Meski dengan berbagai alasan, namun pencurian sapi tentu menunjukkan bahwa program provinsi ternak belum menyentuh ke masyarakat.

"Banyangkan, orang pencuri sapi hari ini, satu minggu kemudian baru pemiliknya tahu. Artinya ada komplotan orang yang tahu persis gerak-gerik ternak dan pemiliknya. Lalu di mana pihak keamanan dan pemerintah? Ini alasan bahwa masyarakat belum siap dengan provinsi ternak," sambungnya.

Masih menurut dia, Pemprov NTT harus memiliki solusi yang nyata untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya pencurian sapi sehingga tidak meluas dan mengancam populasi ternak di daerah-daerah potensial.

"Kan kasus-kasus pencurian sapi itu sering terjadi di daerah dengan populasi ternaknya tinggi. Mestinya ada perhatian khusus ke sana supaya jangan juga membebankan keamanan ternak ke masyarakat. Kan pemerintah yang punya program itu, jadi harus punya solusi juga untuk masalah seperti itu," katanya. (Antara)