Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.798.000
Beli Rp2.660.000
IHSG 6.969,396
LQ45 677,179
Srikehati 334,465
JII 451,232
USD/IDR 17.370

Kementerian Beli Barang Impor, Menko Maritim Layangkan Teguran

Arsito Hidayatullah | Dian Kusumo Hapsari | Suara.com

Minggu, 09 Agustus 2015 | 03:13 WIB
Kementerian Beli Barang Impor, Menko Maritim Layangkan Teguran
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo di gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan Perikanan, (5/11/2014). (Suara.com/Bowo Raharjo)

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritimin Indroyono Soesilo mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat teguran kepada kementerian yang melakukan impor barang untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pasalnya, saat ini Kementerian Maritim telah memfasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memasukan semua hasil produk penelitian dari berbagai Litbang karya anak bangsa dalam e-catalog.

"Kalau di e-catalog barangnya ada nih, contoh traktor, tapi misalnya kementerian pertanian malah impor barang dari luar, itu akan kita tegur. Pokoknya kalau kita sudah promosikan tapi masih impor akan saya tegur. Kan dalam negeri sudah bisa mengadakan barang, kenapa masih impor," katanya saat berbincang dengan suara.com saat mengunjungi Pameran Ritech di JCC, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2015).

Ia mengatakan, jika pemerintah membeli barang melalui e-catalog, pengadaan barang akan lebih cepat karena tidak melalui proses tender. Hal ini juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, dengan membeli barang di e-catalog, pemerintah telah memberikan pemasukan dana yang luar biasa bagi mereka untuk terus mengembangkan produknya menjadi lebih baik lagi.

"Banyak keuntungannya, pengadaan barang lebih cepat. Peneliti juga diuntungkan. Jadi pembagian hasilnya itu 40 persen akan diberikan ke peneliti atau instasi terkait keuntungannya, 40 persen lagi untuk institusi, 20 persen untuk tempat dia melakukan penelitian. Ini kan sangat bagus," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau kepada LKPP dan para peneliti Litbang untuk segera mendaftarkan produknya dalam e-catalog, sehingga semua pembangunan infrastruktur dapat disokong oleh produk dalam negeri.

"Semuanya pokoknya harus didaftarkan. Yang penting harus ada lembaga, didaftarkan ke PT dan harganya sudah jelas. Kalau itu semua sudah ada langsung daftarkan. Kalau belum dapat PT atau lembaga akan kita bantu," ungkapnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kemendag Temukan 63 Persen Produk Impor Tak Sesuai SNI

Kemendag Temukan 63 Persen Produk Impor Tak Sesuai SNI

Bisnis | Selasa, 07 Juli 2015 | 19:37 WIB

Barang Bekas Impor Dicegah Masuk ke Jawa Timur

Barang Bekas Impor Dicegah Masuk ke Jawa Timur

Bisnis | Jum'at, 06 Februari 2015 | 16:30 WIB

Menko Kemaritiman: Lima Pelabuhan Besar Direvitalisasi

Menko Kemaritiman: Lima Pelabuhan Besar Direvitalisasi

Bisnis | Jum'at, 19 Desember 2014 | 15:21 WIB

Menko Kemaritiman Serahkan 6.800 Kartu Nelayan

Menko Kemaritiman Serahkan 6.800 Kartu Nelayan

News | Sabtu, 01 November 2014 | 14:11 WIB

Terkini

Progres Pembangunan Pabrik Kimia Milik Chandra Asri Capai 66%

Progres Pembangunan Pabrik Kimia Milik Chandra Asri Capai 66%

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:48 WIB

Nilai Tukar Rupiah Bisa Terus Melorot ke Level Rp 17.500 di Pekan Depan

Nilai Tukar Rupiah Bisa Terus Melorot ke Level Rp 17.500 di Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 18:36 WIB

UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

UMKM Binaan Pertamina Raup Potensi Bisnis Rp10,6 Miliar di Inabuyer 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:31 WIB

Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026

Simulasi Pengajuan Cicilan KUR BRI Hingga Rp500 Juta untuk UMKM 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:26 WIB

BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026

BI Lapor Uang Primer Tumbuh Melambat 14,3% pada April 2026

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:19 WIB

ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis

ASDP Masih Raih Pendapatan Rp 4,96 triliun pada 2025 di Tengah Tantangan Bisnis

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:14 WIB

OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri

OJK Restui Merger BPR Danaputra Sakti dengan BPR Harta Swadiri

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 17:04 WIB

Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh

Ekonom Ingatkan Aturan Nikotin-Tar Bisa Ancam Nasib Jutaan Petani dan Buruh

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:45 WIB

Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya

Gaji ke-13 ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Dipotong? Ini Kata Purbaya

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 16:37 WIB

Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR

Purbaya Targetkan Kebijakan Layer Cukai Rokok Berlaku Juni 2026, Tinggal Tunggu DPR

Bisnis | Minggu, 10 Mei 2026 | 15:57 WIB