Infografis
Suara.com - Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi Indonesia masih sangat rendah dan kalah bersaing dengan Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Karena itu, harus ada upaya untuk menggenjotnya.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan sampai 1 Juni 2015, rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 86,9 persen, sedangkan Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia sudah diatas 90 persen, karena itu pemerintah memasang target rasio elektrifikasi 97 persen pada 2019.
Jarman menjelaskan pada Agustus 2014, realisasi elektrifikasi di seluruh Indonesia sudah mencapai 82,37 persen. Rata-rata, setiap provinsi suda mencapai diatas 50 persen. Hanya provinsi Papua yang sistem elektrifikasinya hanya 37,48 persen. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah segera melakukan upaya untuk meningkatkan elektrifikasi di Indonesia yang ditargetkan pada 2015 naik 1,06 persen menjadi 85,18 persen dari sebelumnya 84,12 persen pada 2014. Salah satunya dengan proyek listrik 35 ribu MW.
"Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, jauh di atas 90. Atas dasar itu mengapa proyek 35 ribu MW ini harus segera diwujudkan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di Indonesia. Makanya perlu usaha yang sangat keras,” katanya Jarman saat ditemui di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2015).
Jarman mengungkapkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah dengan program kelistrikan 35 ribu MW.
"35 ribu MW itu kebutuhan dalam rangka penuhi kebutuhan ekonomi dan elektrifikasi," katanya.
Ia menambahkan upaya lain untuk menggenjot rasio elektrifikasi adalah mengarahkan PT. PLN (Persero) sebagai pelaksana pembangun infrastruktur jaringan kelistrikan.
"PLN konsentrasi di transmisi. Ini backbone yang harus dibangun. Pembangkit harus disalurkan kepada masyarakat," katanya.
Sedangkan pembangunan pembangkit akan diserahkan ke pengembang pembangkit swasta (Independent Power Produce). Ke depan, prosi pembangunan pembangkit mayoritas dilaksanakan IPP.
"Seperti yang dijabarkan, kelihatan bahwa untuk tahun ini dan yang akan datang, mayoritas pembangkit akan dibangun oleh swasta. Alasannya, pembangkit itu butuh dana yang besar. Banyak di pembangkit karena itu di tawarkan. Pembangkit di swasta dan PLN jadi single buyer. PLN hanya bangun sebagian saja," katanya.
