Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terbuka menerima masukan dari berbagai pihak terkait pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.
"Setelah 'groundbreaking' pelaksanaan proyek kereta cepat, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh presiden," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/1/2016).
Ia menyebutkan seharusnya kementerian terkait apakah itu Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK juga merespon adanya tanggapan atas proyek itu.
Ia menyebutkan meskipun dalam beberapa hari terakhir Presiden melakukan lawatan keluar negeri dan daerah, Presiden terus mengikuti perkembangan isu terkini termasuk proyek KA cepat.
Menurut dia, Presiden memutuskan pelaksanaan proyek KA cepat itu setelah mendapat masukan dari menteri-menteri terkait.
"Di tengah-tengah keputusan itu kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, misalnya, soal perizinan," tuturnya.
Johan menyebutkan Presiden terus-menerus melakukan evaluasi atas proyek itu. "Mungkin nantinya ada rapat yang membahas soal itu," katanya.
Ia menyebutkan pelaksanaan proyek KA cepat Jakarta Bandung bukan keputusan yang ditetapkan dalam waktu seketika, tetapi melalui proses yang panjang.
"Yang saya dengar proyek ini sudah dibicarakan sejak setahun lalu, termasuk Amdal, misalnya, itu kan dibicarakan sejak enam bulan lalu," ujarnya.
Menurut dia, jika kemudian setelah "groundbreaking" ada suara-sauara yang berbeda, tentu itu masukan buat Presiden.
"Itu masukan buat Presiden, ya tentu kemudian Presiden akan menanyakan kembali ke menteri terkait," kata Johan Budi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Empat BUMN yang akan mengerjakan proyek ini adalah PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa. (Antara)
